Peneliti Ini Minta Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Harga Beras

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Setiap kali harga beras naik, masyarakat resah. Namun, di sisi lain, petani tetap hidup dalam ketidakpastian. Kebijakan harga yang ada tidak benar-benar melindungi petani atau konsumen. Sementara biaya hidup terus meningkat. Solusi jangka panjang tidak bisa hanya bergantung pada intervensi harga, tetapi harus berfokus pada modernisasi pertanian dan efisiensi rantai pasok.

“Kebijakan beras perlu mempertimbangkan segala aspek. Kebijakan penetapan harga sangat mungkin mendistorsi pasar dan tidak mengatasi persoalan utama, yaitu belum efisiennya proses produksi beras yang akhirnya menyebabkan kualitasnya belum terlalu baik dan harganya tinggi,” jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Rachmad Supriyanto di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Saat ini, pemerintah memberlakukan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang sebesar Rp 6.500 / kilogram, dari yang sebelumnya sebesar Rp 6.000 / kilogram. Penetapan HPP bertujuan untuk melindungi petani, terutama ketika pasokan melimpah saat masa panen.

Rachmad melanjutkan, kebijakan tadi berkaitan dengan bagaimana Bulog mengelola stok beras nasional karena Bulog harus berkompetisi dengan pihak swasta untuk membeli GKP, GKG dan beras giling dari petani dengan harga pasar.

Selain itu, di sisi ritel, saat harga berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), maka Bulog akan melakukan Operasi Pasar dengan menambah pasok beras dari gudangnya sendiri. Upaya stabilisasi harga seringkali bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar permasalahan.

“Penetapan harga untuk GKP tidak efektif karena harga pasar selalu lebih tinggi daripada harga yang diatur oleh pemerintah. Adanya kesenjangan harga ini pada akhirnya berpotensi membuat petani lebih memilih untuk menjual beras kepada pembeli swasta yang mau membayar lebih mahal dari harga yang sudah ditetapkan,” jelas Rachmad.

Dampak dari petani yang lebih memilih menjual berasnya kepada pembeli swasta antara lain adalah menurunnya serapan beras Bulog. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan Bulog untuk menyerap sebanyak 2,5 juta - 3 juta ton beras petani di 2025.

Permasalahan beras Indonesia secara umum, lanjutnya, adalah tidak sebandingnya jumlah permintaan (demand) dengan penawaran (supply). Cepatnya laju penambahan penduduk tidak diimbangi dengan memadainya jumlah ketersediaan beras.

Rachmad menambahkan, peningkatan jumlah populasi dan juga pendapatan berarti juga diikuti dengan adanya peningkatan permintaan konsumsi beras sebagai bahan makanan pokok. Kesinambungan kebijakan seputar harga beras sangat diperlukan untuk memastikan keterjangkauan dan akses konsumen terhadap beras, selain diperlukan kebijakan lainnya seperti pembenahan produksi dan penyederhanaan regulasi terkait impor.

“Data-data perkiraan jumlah populasi dalam beberapa tahun hingga puluhan tahun mendatang sebaiknya dapat dijadikan gambaran bagaimana daya dukung produksi beras nasional masih jauh dari harapan dan masih perlu ditingkatkan,” tandas Rachmad.

Peningkatan produksi pangan tidak harus dilakukan dengan memperluas lahan (ekstensifikasi). Tetapi dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada (intensifikasi). Indonesia harus mengalihkan fokus dari ekspansi lahan ke intensifikasi dan modernisasi untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang.

Infrastruktur dan teknologi pertanian yang masih terbatas membuat biaya produksi tinggi, sehingga harga pangan tetap mahal. Jika masalah ini tidak diatasi, pola kenaikan harga beras setiap tahun akan terus berulang.

“Indonesia perlu fokus pada reformasi kebijakan beras yang lebih komprehensif dan dapat menyentuh akar persoalan terkait beras, seperti perbaikan cara-cara bertani supaya proses produksi menjadi lebih efisien dan penggunaan cara bertani yang lebih aman, seperti intensifikasi,” ungkap Rachmad.

CIPS merekomendasikan diberlakukannya kebijakan yang fokus pada peningkatan produktivitas secara signifikan. Hal ini, salah satunya, dapat dicapai dengan memastikan adopsi teknologi pertanian yang lebih merata.

Bantuan peralatan, mesin, maupun inovasi lain di bidang pertanian seperti varietas unggul baru sudah banyak disediakan oleh pemerintah. Hanya saja, sasaran serta aspek keberlanjutan dari program-program ini masih perlu ditingkatkan.

Peningkatan akses terhadap teknologi pertanian dapat dicapai melalui iklim kebijakan yang lebih ramah terhadap penanaman modal di bidang pertanian. ***