Home > Ekonomi

Realisasi Gabah Mulai Lebih dari 100 Persen Target Harian, Dalam Keadaan Darurat Pangan, Pemerintah Bisa Tempuh Langkah Terbaik

Inilah juga yang menyebabkan mengapa ketahanan pangan termasuk swasembada pangan menjadi salah satu agenda prioritas dari Kabinet Merah Putih.
Petani padi. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)
Petani padi. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Ketahanan pangan telah menjadi isu strategis global. Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) mencatat lebih dari 333 juta orang di 78 negara menghadapi kerawanan pangan tingkat akut. Krisis iklim dan situasi geopolitik berpengaruh pada isu pangan global.

Inilah juga yang menyebabkan mengapa ketahanan pangan termasuk swasembada pangan menjadi salah satu agenda prioritas dari Kabinet Merah Putih.

Perum Bulog yang ditugaskan untuk menyerap 3 juta ton beras dalam negeri, berkomitmen untuk mencapai target tersebut, terlebih pada saat panen raya pertama yang menyumbang 60-70 persen terhadap produksi nasional.

Pengangkatan Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog sudah mulai menunjukan performa positif di mana penyerapan beras dalam negeri melebihi 100% target harian hanya dalam waktu dua hari setelah pengangkatannya.

Firliana Purwanti selaku praktisi hukum, politisi, aktivis dan penulis mengatakan, dalam keadaan darurat ketahanan pangan, pemerintah bisa menempuh jalan terbaik demi terciptanya swasembada pangan, hal ini sesuai dengan UU No 18 tahun 2012 tentang pangan.

Ia menambahkan sesuai pasal 31 ayat 1 poin b, di mana pemerintah berhak melakukan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah termasuk mengatur agar tidak terjadi gejolak harga pangan.

"Maka dalam hal ini memilih pimpinan BULOG dari TNI terjustifikasi namun tetap harus ada batas waktunya. Sebaiknya pemimpin dari militer harus direview minimal per enam bulan," terang Firli dalam keterangan yang diterima, Senin (17/02/2025).

Bila keadaan ketahanan pangan sudah stabil,maka posisi pimpinan Perum Bulog selayaknya dikembalikan ke warga sipil, karena penting untuk mencari pemimpin Bulog yang bebas conflict of interest dalam rangka menghadapi mafia beras dan untuk menghindari dwifungsi ABRI.

"Buat petani, tentunya berharap agar pada musim panen raya nanti, harga tidak jatuh dan minimal sesuai dengan HPP (Harga Pokok Pembelian) sehingga masih menguntungkan buat petani," ungkap Agung Wedhatama dari komunitas Petani Muda Keren. (***)

× Image