Polisi Harus Respons Tuntutan Berbagai Elemen Masyarakat Terkait Jokowi
![Mantan Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)](https://static.republika.co.id/uploads/member/images/news/250210163107-874.jpg)
RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah melakukan unjuk rasa menuntut agar mantan Presiden Joko Widodo ditangkap dan diadili.
"Demo serupa tampaknya akan terus merambat ke daerah lain. Ekskalasinya diperkirakan akan terus membesar menjadi tuntutan senada dari Sabang hingga Merauke," ungkap M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, kepada RUZKA INDONESIA, Senin (10/02/2025) petang.
Menurut pengamat yang kerap disapa Jamil ini, hal itu diperkirakan akan terjadi bila polisi terus mengabaikan tuntutan para pendemo. Karena itu, polisi harus tanggap atas tuntutan para pendemo tersebut.
"Polisi setidaknya harus meresponsnya secara bijak dan adil agar berbagai elemen masyarakat itu tidak merasa aspirasinya diabaikan. Sebab, kalau terus diabaikan, bisa saja rakyat dengan caranya sendiri akan menghukum Jokowi," jelas Jamil.
Menurutnya, kalau sudah yang berlaku cara rakyat, akan terbuka cara anarkis dalam penyelesaian masalah Jokowi. Hal ini tentu dapat berdampak pada stabilitas politik.
"Jadi, polisi harus secepatnya menyelesaikan tuntutan berbagai elemen masyarakat tersebut. Hal itu dimaksudkan agar persoalan Jokowi tidak semakin meluas dan berdampak pada sisi ekonomi dan politik," tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Menurut Jamil, Presiden Prabowo Subianto tentu tak ingin masalah Jokowi merambat ke stabilitas politik. Prabowo tentu ingin stabilitas politik mantap sehingga semua program kerja dapat terlaksana dengan baik.
"Karena itu, tugas polisi memastikan masalah Jokowi tidak merembet ke masalah politik. Hanya dengan begitu, polisi sudah menjaga keamanan guna memuluskan pembangunan di era Prabowo," pungkasnya. (***)