Presiden Prabowo Belum Akan Reshuffle Kabinet
![Presiden Prabowo Subianto menghadiri Peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (05/02/2025). (Foto: Dok BPMI Setpres)](https://static.republika.co.id/uploads/member/images/news/250206113642-743.jpg)
RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - "Kalau kau tidak setia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian," ungkap pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (05/02/2025).
Namun pernyataan Prabowo itu, menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga, belum menjadi indikasi kuat adanya reshuffle kabinet.
Jamil melihat ada dua kriteria yang dijadikan dasar Prabowo untuk menindak kabinetnya, yaitu tidak setia dan kebijakannya tidak prorakyat.
"Soal tidak setia, bisa jadi Prabowo sudah mengendus ada menteri yang loyalitasnya ganda atau mendua. Menteri tersebut punya nakhoda bukan hanya pada Prabowo, tapi ada sosok lain yang menjadi acuannya dalam bekerja dan mengambil kebijakan," buka Jamil.
Menurutnya, para menteri tersebut memang sudah seharusnya ditindak. Sebab, menteri tersebut berpeluang akan terus merongrong Prabowo melalui kebijakannya.
"Menteri tersebut seharusnya sudah diketahui Prabowo. Karena itu, Prabowo tampaknya sengaja memberi sinyal tegas agar menterinya hanya setia kepadanya dan negaranya," tandasnya.
Dua, lanjut Jamil, Prabowo akan menindak menteri yang kebijakannya tidak prorakyat. Menteri seperti ini tentu tidak sejalan dengan visi dan misi Prabowo.
"Penegasan Prabowo itu bisa saja memberi sinyal kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kebijakannya soal gas elpiji 3 kg. Kebijakan kontroversial ini dinilai sangat tidak berpihak kepada rakyat," papar Jamil yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Prabowo dengan pernyataannya itu bisa jadi sebagai teguran keras kepada Bahlil. Pernyataan itu juga ditujukan kepada menteri lain agar tetap sejalan dengannya dalam membuat kebijakan yang prorakyat.
"Jadi, Prabowo tampaknya baru sekadar memberi peringatan keras kepada para menterinya yang tidak setia dan kebijakannya tidak prorakyat. Peringatan itu belum akan akan berlanjut pada reshuffle. Sebab, Prabowo masih berharap menteri tersebut bisa berubah. Karena itu, dalam waktu dekat ini tampaknya belum ada reshuffle kabinet," tandasnya. (***)