RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan akan menindak tegas oknum LSM dan wartawan abal-abal yang kerap melakukan pemerasan ke para pejabat dan kepala sekolah (Kepsek) di wilayah Provinsi Jabar.

Terutama untuk para Kepsek, mereka memeras dengan modus dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan para pejabat dinas dengan modus penyalahgunaan anggaran.

“Kita ini sebenarnya dianggap maling, kepala sekolah dianggap maling, ujung-ujungnya mereka minta duit,” kata salah seorang kepala SMA di Subang saat berbincang dengan Dedi Mulyadi dan ditayangkan di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Senin (03/02/2025).

Menurut laporan dari para kepala sekolah, rata-rata oknum tersebut meminta uang sebesar Rp 2 juta. Bahkan, jika uang tidak diberikan, mereka memaksa pihak sekolah membeli barang yang mereka tawarkan.

"Biasanya maksa jual barang. Padahal di pasar banyak. Misalnya seragam 300 setel, mereka minta kita beli minimal 5 paket,” keluh salah satu kepala sekolah.

Karena tekanan tersebut, beberapa kepala sekolah merasa terpaksa menuruti permintaan para oknum tersebut.

"Pengeluaran non-budgeter per tahun bisa mencapai di bawah Rp 5 juta per sekolah, tapi kalau dikumulasi jumlahnya sangat besar,” terangnya.

Salah satu kepala sekolah mengaku bahkan pernah berpikir untuk mengundurkan diri karena merasa tertekan dengan praktik pemerasan tersebut.

“Saya pernah mau mundur dari kepala sekolah karena pusing menghadapi hal ini,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa praktik semacam ini harus dihentikan. Ia berencana membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar kepala sekolah memiliki perlindungan hukum.

“Para Kepsek dan pejabat dinas harus berani dan lawan, jangan takut dengan LSM dan wartawan abal-abal. Ke depan, tidak boleh lagi ada praktik seperti ini. Jika ada yang datang mengaku LSM atau wartawan dan tujuannya meminta duit, laporkan saja ke pihak berwajib,” tegas Dedi.

Ia juga menegaskan bahwa kepala sekolah dan pejabat tidak perlu takut menghadapi ancaman semacam pemerasan para oknum LSM dan wartawan abal-abal.

“Bapak-bapak tidak usah takut. Saya beberapa kali membela kepala sekolah yang dikriminalisasi hanya karena hal seperti ini,” tegas Dedi.

Dedi menegaskan bahwa dunia pendidikan seharusnya bersih dari praktik mencari keuntungan pribadi. Seluruh alokasi dana pendidikan juga harus diaudit agar jika terjadi kesalahan administrasi, bisa segera diperbaiki tanpa intervensi pihak luar yang memiliki niat buruk.

Dengan adanya langkah tegas ini, diharapkan praktik pemerasan terhadap kepala sekolah dapat dihentikan, sehingga dana pendidikan dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan siswa dan kemajuan sekolah. (***)