RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Gencatan senjata antara zionis Israel dan Palestina, menandai langkah penting dalam upaya memulihkan situasi kemanusiaan yang semakin memburuk akibat genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, terutama di wilayah Gaza. Momentum gencatan senjata ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan secara masif dan terkoordinasi.

Gaza, yang telah mengalami blokade dan serangan brutal berulang, sangat membutuhkan pasokan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, dunia internasional harus tetap waspada dan aktif dalam mendukung rakyat Palestina, tidak hanya dalam bentuk bantuan kemanusiaan, tetapi juga dengan memastikan keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Perdamaian di Palestina bukan hanya kepentingan regional, tetapi juga cerminan dari komitmen peradaban dunia terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal yaitu kemerdekaan rakyat Palestina dari penjajahan dan genosida.

“Komunitas internasional memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kesepakatan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi dasar untuk pembicaraan jalan menghentikan genosida dan persiapan untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Selama gencatan senjata ini, setidaknya ada empat hal penting yang harus dipastikan dunia internasional yaitu mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, menyalurkan bantuan kemanusiaan secara cepat dan efisien, mendesak pembukaan blokade Gaza, dan mendorong dialog perdamaian yang inklusif dengan tema utama kemerdekaan rakyat Palestina dari penjajahan dan genosida,” ujar Fahira Idris dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/01/2025).

Menurut Senator Jakarta ini, dunia internasional memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kesepakatan gencatan senjata benar-benar dilaksanakan tanpa pelanggaran. Pengawasan ini memerlukan kerja sama dari lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan organisasi regional, serta penerapan mekanisme yang transparan dan tegas untuk memantau situasi di lapangan.

Jika ada indikasi pelanggaran, langkah cepat harus diambil untuk menekan pihak-pihak yang bersalah dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Bantuan kemanusiaan juga harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi krisis di Gaza. Organisasi internasional seperti Palang Merah dan UNRWA perlu diberikan akses penuh untuk mengirimkan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya kepada rakyat Palestina.

Negara-negara donor dan masyarakat global juga harus berkontribusi secara aktif dalam mendukung pengadaan logistik serta memastikan distribusi yang merata, sehingga tidak ada individu yang terabaikan. Kecepatan dan efisiensi penyaluran bantuan akan sangat menentukan kemampuan warga Gaza untuk bertahan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.

Dunia internasional juga harus memastikan pembukaan blokade Gaza. Blokade yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tidak hanya menghambat akses barang dan jasa, tetapi juga memperburuk penderitaan rakyat Gaza.

Upaya diplomatik yang kuat perlu digalakkan untuk mendesak pencabutan blokade secara bertahap maupun penuh, sehingga perekonomian lokal dapat kembali hidup dan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Dukungan internasional yang berkelanjutan diperlukan untuk menekan Israel yang memberlakukan blokade sehingga menjadikan Gaza sebagai ‘penjara’ terbesar di dunia.

Hal penting lain yang harus dipastikan adalah terus mendorong dialog perdamaian yang inklusif sebagai fondasi membebaskan Palestina dari penjajahan. Proses ini harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk perwakilan rakyat Palestina, negara-negara tetangga, dan organisasi internasional.

“Fokus utama dari dialog ini adalah mewujudkan hak-hak rakyat Palestina, termasuk kemerdekaan dari penjajahan, penghentian genosida, dan pembangunan negara yang berdaulat. Dengan mendukung dialog yang konstruktif dan berbasis keadilan, komunitas global dapat menciptakan jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tandas Fahira Idris. (***)