RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi inisiatif penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama pelajar dari PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program yang bertujuan mengurangi ketimpangan akses pangan dengan memberikan makanan bergizi yang merata kepada seluruh kelompok sasaran ini diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang yang optimal, mengurangi risiko kekurangan gizi, serta meningkatkan prestasi belajar dan produktivitas masyarakat.

“Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, program ini dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing. Setidaknya terdapat tujuh rekomendasi untuk program ini. Pertama, penyusunan petunjuk teknis yang jelas dan komprehensif. Kedua, variasi menu yang menarik dan sesuai dengan selera lokal. Ketiga, kolaborasi dengan UMKM dan komunitas lokal. Keempat, sarana edukasi gizi. Kelima, prioritas pada kelompok rentan. Keenam, monitoring dan evaluasi berkala, dan ketujuh konsistensi dan keberlanjutan program,” ujar Fahira Idris yang juga aktivis perlindungan anak ini di Jakarta, Selasa (07/01/2025) petang.

Untuk rekomendasi yang pertama, menurut Senator Jakarta ini, petunjuk teknis yang jelas dan terperinci sangat penting dalam menghindari ketidaksesuaian implementasi di berbagai daerah. Oleh karena itu, petunjuk teknis idealnya mencakup antara lain standar gizi yang sesuai dengan kebutuhan usia penerima manfaat, prosedur distribusi dan penyimpanan makanan agar tetap higienis dan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala.

Rekomendasi kedua terkait variasi menu. Fahira Idris menyarankan, menu yang disajikan harus memperhatikan selera dan kebiasaan makan lokal agar dapat dinikmati oleh semua penerima manfaat. Penting juga mengolah bahan makanan menjadi bentuk yang lebih menarik, seperti nugget tempe atau perkedel sayur. Perlu juga diperhatikan alternatif menu bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau alergi.

Fahira juga melihat dengan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan pangan atau rekomendasi ketiga adalah agar dapat mendukung perekonomian lokal. Program ini juga dapat bekerja sama dengan komunitas, seperti petani dan peternak lokal, untuk menyediakan bahan makanan segar dan berkualitas.

Kolaborasi ini juga dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab komunitas terhadap keberhasilan program.

Rekomendasi keempat adalah memanfaatkan Program MBG ini sebagai bagian dari literasi fungsional di sekolah. Selain mengintegrasikan edukasi gizi dalam kurikulum, penting juga melibatkan siswa dalam proses perencanaan menu.

Selain itu, Program MBG ini juga idealnya memprioritaskan kelompok yang paling rentan secara ekonomi dan gizi, seperti anak dari keluarga miskin, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Rekomendasi kelima ini untuk memastikan bahwa alokasi dana yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi masalah gizi di wilayah dan kelompok yang membutuhkan.

Monitoring dan evaluasi berkala atau rekomendasi keenam, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. Beberapa mekanisme yang bisa ditempuh adalah evaluasi berkala terhadap nilai gizi, kebersihan, dan efektivitas distribusi makanan serta pengumpulan umpan balik (feedback) dari penerima manfaat, guru, dan juga orang tua.

“Rekomendasi terakhir adalah konsistensi dan keberlanjutan program. Ini artinya, keberlanjutan program MBG harus dijaga agar manfaat jangka panjang dapat tercapai. Pemerintah perlu menjamin keberlangsungan anggaran dan kesiapan operasional di setiap daerah, dan menghindari ketergantungan hanya pada periode pemerintahan tertentu saja. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, program ini dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing,” tandas Fahira Idris yang juga seorang pemerhati pendidikan ini. (***)