Home > Ekonomi

Libur Nataru, Jaga Stabilitas Harga, Depok Gelar Pasar Murah di 9 Kelurahan

Pasar Murah ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Kegiatan pasar murah di Kota Depok. (Foto: Dok Republika)
Kegiatan pasar murah di Kota Depok. (Foto: Dok Republika)

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Jelang libur natal dan tahun baru (Nataru), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok melaksanakan Pasar Murah di 9 kelurahan selama 5 hari dari 2-6 Desember 2024.

Pasar Murah ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Gelaran pasar murah juga sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

"Kami siapkan 909 paket sembako, masing-masing kelurahan dapat 101 paket," ujar Kepala Disdagin Kota Depok, Dudi Miraz, Jumat (06/12/2024).

Adapun wilayah yang menjadi lokasi Pasar Murah Kota Depok ini di antaranya, Kelurahan Mampang, Pancoran Mas, Depok, Kukusan, Sukamaju Baru, Jatijajar, Harjamukti, Pasir Gunung Selatan, dan Jatimulya.

Menurut Dudi, setiap paketnya berisi 1 liter minyak goreng, beras, sarden kaleng, dan gula pasir. Seluruhnya berkualitas premium.

Lanjutnya, harga normal satu paket itu senilai Rp146.850. Namun masyarakat penerima manfaat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) cukup membelinya dengan harga Rp 56.000 per paket.

"Harganya cukup terjangkau, kami subsidi lebih dari 50 persen dari harga normalnya," terang Dudi.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan upaya dan bukti Pemkot Depok hadir ditengah masyarakat untuk meringankan beban ketika terdampak kenaikan harga bahan pokok.

Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, bukan disebabkan karena kelangkaan barang. Tetapi karena tren dan tingginya permintaan konsumen menjelang Nataru.

"Masyarakat jangan panik untuk melakukan pembelian barang kebutuhan pokok, mudah-mudahan setelah tahun baru harga kembali normal. Karena kami juga selalu melakukan monitoring stok melalui kontributor di pasar dan swalayan, serta selalu rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi mengenai pengendalian inflasi daerah," ungkap Dudi. (***)

× Image