RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) menyelenggarakan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional di UNS Tower, Surakarta, Kamis (05/12/2024).

Menurut Ketua Umum FKDK BPDSI, Prof Dr Barullah Akbar ini adalah even terakhir dalam menuntaskan program kerja di tahun 2024 dengan tujuan mengoptimalkan BPD dalam merespon Market Conduct atau perilaku pelaku usaha jasa keuangan (PUSK) dimana pengawasan market conduct dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen.

“Even ini juga untuk memperkuat kepemimpinan dan fungsi pengawasan dewan komisaris dalam mengawal BPD agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan di daerah masing-masing,” ujar Ketum FKDK BPDSI yang juga Komisaris Utama Bank DKI ini.

Menurutnya ada tiga domain atau unsur yang bisa membuat BPD berlari kencang yakni gubernur sebagai pemilik perusahaan, Kementrian Dalam Negeri sebagai Regulator dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Nah 3 unsur ini barangkali bisa menstimulir mendorong dewan komisaris maupun direksi untuk harmonisasi peraturan perundang undangan sehingga sustainability struktur organisasi yang merupakan Governance Risk Control yang paling utama di lingkungan perbankan dapat berjalan dengan lancar,” jelas Akbar.

Mengusung tema “Optimasi Peran Dewan Komisaris dalam Implementasi Market Conduct Dalam Rangka Perlindungan Konsumen BPDSI dan Leadership Program bagi Dewan Komisaris BPDSI”.

Seminar dan rakernas FKDK BPDSI menghadirkan sejumlah pembicara ternama diantaranya Dr Friderica Widyasari Dewo, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta para ahli di bidang perbankan seperti Drs Horas Maurits Panjaitan dengan bahasan Harmonisasi Regulasi BUMD Perbankan dan juga Edi Setiadi dengan bahasan Membangun Pondasi, memelihara stabilitas dan kesinambungan Kepemimpinan di BPD. (***)