RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok terus memantapkan persiapan perencaan pembangunan daerah untuk membahas tiga isu strategis yang menjadi tantangan utama kota, yakni kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, dan banjir.

Untuk itu Bappeda Kota Depok menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Aula Sapa Saba Bappeda Kota Depok, pada Kamis (14/11/2024) lalu

Adapun FGD ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan stakeholder terkait, sebagai langkah awal merumuskan solusi berkelanjutan untuk masalah perkotaan klasik ini.

Kepala Bappeda Kota Depok, Datang Wihana, menegaskan bahwa ketiga isu tersebut memerlukan pendekatan strategis dan terintegrasi.

Salah satu fokus utama adalah pengurangan kemacetan melalui penataan transportasi publik.

"Menambah kapasitas jalan bukan solusi jangka panjang. Kami ingin mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum agar volume kendaraan pribadi di jalan dapat berkurang," ungkap Dadang dalam keterangan yang diterima, Rabu (20/11/2024).

Menurut Dadang, langkah ini menjadi bagian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Depok.

Dalam pengelolaan sampah, Bappeda mengusulkan pendekatan berbasis masyarakat, seperti pengembangan biokompos dan budidaya maggot untuk mengurangi volume sampah di tingkat hulu.

Di tingkat hilir, pembangunan teknologi insinerator di TPS Merdeka 1 serta fasilitas daur ulang menjadi solusi yang sedang dikembangkan.

Selain itu, kerja sama pengelolaan sampah lintas daerah, termasuk dengan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, turut menjadi prioritas.

Untuk penanganan banjir, Bappeda menekankan pentingnya sistem drainase yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Kota Depok juga berfokus pada perluasan area resapan air, seperti setu dan embung, guna meningkatkan kapasitas penyerapan air hujan.

"Selain itu, Bappeda turut menggandeng Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) untuk memastikan rencana pembangunan berbasis penelitian," jelasnya.

Lanjut Dadang, kerja sama ini mencakup berbagai bidang seperti teknik, arsitektur, dan sosial.

Hasil dari FGD ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan dalam RPJMD serta persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Depok tahun 2026.

"Kami berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk mengatasi isu-isu strategis ini demi peningkatan kualitas hidup masyarakat Depok," terang Dadang. (***)