RUZKA-REPUBLIKA NETWORK – Di tengah dinamika global yang semakin menunjukkan tanda-tanda deglobalisasi, tren proteksionisme di berbagai negara kian menguat. Amerika Serikat, misalnya, memberlakukan tarif tinggi pada semikonduktor, sebuah komoditas penting bagi industri dan teknologi digital.

Dampaknya tidak hanya berimbas pada ekonomi dalam negeri, tetapi juga pada stabilitas perdagangan global. Langkah Amerika Serikat ini pun diikuti oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang mulai melirik kebijakan proteksionis untuk melindungi industri dalam negeri.

Kebijakan Amerika Serikat memberlakukan tarif tinggi pada semikonduktor dan produk teknologi lainnya untuk mendukung produksi dalam negeri ini dinilai tidak hanya mengurangi akses pasar bagi produk asing tetapi juga memengaruhi stabilitas rantai pasok global.

Di sisi lain, Eropa telah menerapkan kebijakan pembatasan impor pada sektor pertanian dan energi guna mendukung petani lokal dan meningkatkan ketahanan energi. Indonesia pun terpengaruh oleh tren ini.

"Di tengah tantangan deglobalisasi, Indonesia membutuhkan kebijakan perdagangan yang strategis, tangguh, dan berbasis bukti. Perdagangan yang dikelola dengan baik berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami dampaknya melalui data empiris, kita dapat menyusun kebijakan yang, tidak hanya melindungi industri lokal tetapi juga memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Inilah saatnya Indonesia memanfaatkan perdagangan untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan." ujar Ketua Dewan Pembina Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Arianto Patunru di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

“Pemerintah telah menimbang kebijakan yang lebih proteksionis pada sektor tertentu untuk melindungi industri dalam negeri, seperti produk baja dan otomotif. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak membatasi daya saing dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.” tambah Arianto.

Sebagai respons atas kebutuhan akan data dan wawasan empiris, CIPS meluncurkan lima studi komprehensif yang membahas mengenai dampak perdagangan terhadap berbagai aspek kesejahteraan manusia.

Studi dari CIPS dapat memberikan perspektif berbasis data untuk menilai dampak proteksionisme dan bagaimana langkah strategis Indonesia dalam perdagangan dapat tetap mendorong pertumbuhan. Studi ini bertujuan untuk membantu Indonesia dalam menyeimbangkan kebutuhan proteksi industri lokal dengan keterbukaan pasar yang sehat, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada perlindungan pasar domestik tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Lima studi ini menggunakan metode ekonometrik untuk mengupas hubungan antara perdagangan dan kesejahteraan di Indonesia, termasuk dampaknya pada lingkungan, kemiskinan, kesetaraan gender di dunia kerja, kesehatan masyarakat dan pasar tenaga kerja.

Studi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan perdagangan yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia di tengah arus proteksionisme global.

Beberapa isu kunci yang dibahas adalah dampak perdagangan terhadap kesejahteraan lingkungan, seperti pengaruh perdagangan terhadap limbah plastik yang menjadi ancaman serius bagi lingkungan.

Studi ini juga membahas dampak sosial ekonomi perdagangan, bagaimana perdagangan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan peluang ketenagakerjaan, terutama bagi perempuan di Indonesia.

Topik lainnya yaitu strategi kebijakan perdagangan yang inklusif demi rancangan yang tidak hanya melindungi industri dalam negeri, tetapi juga memperkuat kesejahteraan rakyat.

Beberapa rekomendasi yang disampaikan melalui studi ini antara lain kebijakan terkait perdagangan internasional perlu memerhatikan keberagaman karakteristik wilayah karena wilayah dengan karakteristik yang berbeda akan mengalami dampak perdagangan internasional yang berbeda.

Penguatan di sektor manufaktur juga perlu dipertimbangkan agar Indonesia mendapatkan manfaat perdagangan internasional secara optimal.

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang penting bagi Indonesia untuk mendapatkan manfaat lebih dari perdagangan internasional, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas pekerjaan. ***