Home > Nasional

Penunjukan Herindra Jadi Kepala BIN Sebagai Langkah Strategis

Herindra seorang jenderal militer yang memiliki kompetensi dan kapabilitas memadai untuk memimpin institusi telik sandi.
Letjen Purn. Muhammad Herindra (Foto: Ist)
Letjen Purn. Muhammad Herindra (Foto: Ist)

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Analis politik dan isu intelijen Boni Hargens berpendapat penunjukan Letjen Purn. Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru menggantikan Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan merupakan langkah strategis untuk memperkuat agenda pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto.

"Beliau seorang jenderal militer yang memiliki kompetensi dan kapabilitas memadai untuk memimpin institusi telik sandi yang menjadi koordinator dari seluruh komunitas intelijen di Indonesia," kata Boni di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Pengalamannya sebagai perwira tinggi militer tentu saja modal besar untuk memimpin institusi BIN. Herindra juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto.

Hal itu menjadi jaminan loyalitas yang tak diragukan lagi terhadap presiden baru sebagai end-user dalam proses diseminasi informasi intelijen.

"Saya yakin, kemajuan institusi BIN yang sudah dilakukan Pak Budi Gunawan selama 8 tahun terakhir terus meningkat di tangan Kepala BIN baru," papar Boni.

Dalam konteks dinamika global yang makin dinamis dan konfliktual, menurut Boni, menuntut kesiapan negara dalam merespons segala bentuk ancaman yang datang dari luar.

Oleh karena itu, BIN merupakan tulang punggung dalam menjamin keamanan nasional dalam kerangka kolaborasi dan koordinasi lintas sektoral dengan institusi lain yang relevan.

Selain itu, dinamika domestik juga akan cukup kompleks pada tahun-tahun yang akan datang dalam segala matra.

"Intelijen adalah mata dan telinga terbaik dari negara. Deteksi dini dan cegah dini adalah tugas utama intelijen," kata Boni.

Akan Dilantik

Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra rencananya akan dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) bersamaan dengan pelantikan kabinet menteri pemerintahan mendatang pada 21 Oktober.

"Kalau keburu mungkin pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21 (Oktober)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia menyebut hal tersebut didahului dengan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diikuti Herindra di DPR RI pada hari ini, Rabu, sekitar pukul 11.00 WIB.

Setelahnya, DPR RI akan memproses hasil uji kelayakan Herindra sebagai calon Kepala BIN untuk diambil persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Kamis (17/10) esok hari.

"Ya, kami rencananya hari ini setelah memberikan pertimbangan, besok kami akan paripurnakan dan berkirim surat ke Presiden," tuturnya.

Dia pun menegaskan Herindra yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI itu menjadi calon tunggal Kepala BIN untuk menggantikan posisi Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan. "Ya, satu nama Herindra yang dikirim oleh Presiden ke DPR," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Letjen TNI Purn. Muhammad Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menggantikan Jenderal Polisi Purn. Budi Gunawan.

"Jadi, sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi. Surpres (Surat Presiden) Pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra," kata Puan saat konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Puan mengatakan bahwa Herindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh tim pemberian pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN di DPR RI pada hari Rabu (16/10).

"Insyaallah akan dilaksanakan fit and proper-nya atau pertimbangan dari DPR-nya itu insyaallah besok pagi di DPR," sambungnya.

Dalam rapat paripurna, Puan menjelaskan bahwa DPR RI telah menerima Surpres Nomor R51 tertanggal 10 Oktober 2024 perihal Permohonan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BIN.

"Selanjutnya surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada tanggal 14 Oktober 2024," kata Puan.

Sumber: Antara

× Image