ruzka.republika.co.id--Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Kota Depok sudah berkahir dan berlangsung kondusif sejak Senin (24/07/2023) lalu.

Namun, suasana tak kondusif dan kisruh justru datang dari ratusan orang tua melalui calo-calo PPDB yang masih memaksakan kehendak agar anak-anaknya dapat bersekolah di sekolah negeri baik jenjang SMPN maupun SMAN.

Beragam modus ancaman digencarkan, mulai dengan melakukan aksi demo maupun tebar informasi negatif dan fitnah yang menyudutkan kelemahan kepala sekolah (Kepsek) saat sistem penerimaan PPDB terutama yang paling disorot melalui Jalur Zonasi.

Hampir selama satu bulan pelaksanaan PPDB 2023, para Kepsek sekolah negeri, terutama SMAN di Kota Depok mendapat teror psikis, ancaman laporkan kecurangan dan indikasi suap ke aparat penegakan hukum (APH).

"Banyak Kepsek yang memilih menghindar karena masih banyak orang tua yang melalui calo, masih memaksakan anaknya masuk di sekolah negeri, meski PPDB tahun ini dinyatakan telah ditutup," ujar Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMAN Kota Depok, Mamad Mahpudin, Rabu (02/08/2023).

Lanjut Mahpudin yang juga Kepsek SMAN 4 Depok, sebaiknya orang tua bisa berpikir lebih jernih untuk memberikan edukasi kepada anaknya. Jika anaknya memang tidak bisa diterima lewat jalur PPDB, alangkah baiknya tidak memaksakan kehendak masuk ke sekolah negeri dengan cara memaksa.

"Anak akan berprestasi atau akan sukses bukan harus bersekolah di sekolah negeri. Berprestasi atau tidak tergantung kemauan dan kemampuan anak dalam tegakkan disiplin belajar, orang tua hanya sekedar mengarahkan saja, jangan memaksakan kehendak. Saya meminta orang tua agar lebih membuka logikanya, jangan sampai ego mengalahkan hak anak untuk belajar," jelasnya.

Sementara itu, puluhan orang tua sedang mencari calo-calo PPDB yang sudah menghilang dan tak terlihat lagi nongkrong di sekolah-sekolah negeri, terutama SMAN di Kota Depok.

Para orang tua ingin meminta pertanggungjawaban pengembalian uang yang telah diserahkan ke para calo sebesar Rp 5 juta hingg Rp 30 juta. Uang tersebut diberikan karena para calo memberi janji dapat memasukan anak-anaknya ke sekolah negeri.

"Saya sudah cari kemana-mana, tidak ketemu. Makanya saya datang untuk melaporkan kerugian yang saya alami. Uang belum kembali, anak kami juga belum dapat sekolah swasta. Saya hanya minta uang sebesar Rp 15 juta untuk anak saya dapat masuk di SMAN 8 Depok dapat dikembalikan. Uang tersebut saya butuhkan untuk masuk ke sekolah swasta," tutur seorang ibu, warga Cilodong, Kota Depok yang mendatangi Balai Wartawan di Balai Kota Depok, Selasa (01/08/2023).

Beberapa orang tua murid juga mendatangi kantor Balai Wartawan di Balai Kota Depok, yang mengaku telah tertipu calo PPDB. Mereka mengaku telah mengeluarkan dana masing-masing sebesar Rp 20 juta untuk anak-anaknya masuk bersekolah di SMAN 3 Depok, SMAN 2 Depok dan SMAN 12 Depok.

"Sudah 2 hari ini mereka tak terlihat lagi batang hidungnya, dan nomor hp nya sudah tidak aktif lagi. Makanya kami cari ke Balai Wartawan karena calo tersebut mengaku wartawan. Kami dapat info ternyata, calo tersebut orang yang mengaku-ngaku wartawan dan juga mengaku LSM," ungkap salah satu orang tua yang merupakan warga Pancoran Mas, Kota Depok.

Orang tua lainnya, seorang ibu mengaku merasa telah tertipu oleh calo yang sejak sebelum PPDB dimulai telah meminta uang sebesar Rp 30 juta untuk dapat anaknya masuk ke SMAN 3 Depok. Kini, calonya yang mengaku LSM telah menghilang ditelan bumi.

"Katanya, anak saya sudah diterima dan disuruh datang saat pendaftaran ulang dan saya juga dimintai uang untuk biaya seragam. Tapi, saat daftar ulang, nama anak saya tidak tercantum di SMAN 3 Depok. Saya akan uber calonya sampai ketemu," terangnya sambil menghela nafas dan meneteskan air mata. (Rusdy Nurdiansyah)