RUZKA INDONESIA — Dinamika politik nasional terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantik respons dari jajaran politisi Partai NasDem.
Partai besutan Surya Paloh tersebut menekankan bahwa seluruh proses tata negara dan aspirasi publik harus disikapi secara bijak dengan mengedepankan hukum serta ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyatakan bahwa pandangan partainya murni berlandaskan pada pemenuhan syarat-syarat hukum dan tata negara yang berlaku di Indonesia.
Menurutnya, hal ini bukanlah bentuk dukungan politik pragmatis semata, melainkan wujud kepatuhan terhadap sistem hukum negara (rechtstaat).
“Ketua umum kami memberikan pernyataan paling rasional. Beliau menyampaikan, jika syarat-syaratnya sudah mencukupi, maka jalankan saja. Ini bukan soal mendukung atau tidak mendukung, melainkan murni soal terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat konstitusional,” ujar Irma saat memberikan keterangan, Selasa (10/11/2026).
Dia menambahkan bahwa sebagai tokoh yang mengusung gerakan restorasi, Surya Paloh berpegang teguh pada data dan fakta hukum yang ada.
Oleh karena itu, dia meminta semua pihak—baik yang pro maupun kontra terhadap wacana pemakzulan—untuk memandang persoalan ini secara obyektif.
“Artinya, beliau sangat menghargai dan taat konstitusi. Pihak yang menyuarakan pemakzulan maupun yang menolak jangan menilai pernyataan ini sebagai sikap mendukung atau tidak, tetapi harus difahami sebagai pandangan yang tegak lurus pada hukum,” tegas Irma.
Pandangan Ketua Umum Partai NasDem
Wacana pemakzulan belakangan ini mengemuka seiring bergulirnya perdebatan hukum dan penyampaian aspirasi dari pelbagai kelompok masyarakat.
Menanggapi arus dinamika politik tersebut, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memberikan ketegasannya.
Surya Paloh mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional agar fokus pembangunan dan kesejahteraan rakyat tidak mengendur akibat konflik politik yang berlarut-larut.
Namun, di saat yang sama, konsistensi penegakan aturan bernegara tidak boleh dikesampingkan.
Ia menekankan bahwa bilamana instrumen konstitusi mengatur dan membuka mekanisme pemakzulan, maka seluruh pihak wajib menghormati proses hukum yang berjalan.
“Memang itu satu-satunya penyelesaian, jalankan!” tegas Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, merespons dinamika konstitusional yang berkembang.
Ia mengimbau agar seluruh proses hukum dan tata negara yang diproses sesuai ketentuan UUD 1945 dilalui secara sah, santun, dan tanpa menimbulkan benturan di masyarakat.
Partai NasDem sendiri memastikan bakal terus mengawal perkembangan situasi politik nasional demi menjaga kepentingan bangsa dan negara. (***)
Jurnalis: Egi
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar