RUZKA INDONESIA – PT Geo Dipa Energi terseret dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Integrated Drilling Services (IDS) untuk kegiatan workover di Lapangan Panas Bumi Dieng-1, Jawa Tengah.
Hal tersebut berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK mengungkap proses lelang hingga pelaksanaan pekerjaan tersebut belum berjalan sesuai ketentuan. Serangkaian penyimpangan itu bahkan menimbulkan potensi kerugian negara mencapai Rp25,69 miliar.
Pakar Hukum Pidana Universitas Borobudur, Hudi Yusuf, mendesak aparat penegak hukum tidak menganggap persoalan tersebut sekadar kesalahan administrasi perusahaan.
Menurutnya, temuan BPK harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi.
“Temuan BPK ini tidak boleh berhenti sebatas rekomendasi perbaikan administrasi. Harus ditelusuri bagaimana proses pengadaan berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab, serta siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan dari pelaksanaan proyek tersebut,” tegas Hudi, Minggu (15/11/2026).
Hudi meminta Kejaksaan Agung maupun aparat penegak hukum lainnya mempelajari hasil pemeriksaan BPK, terutama menyangkut penetapan pemenang tender yang diduga tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
BPK menyoroti penetapan PT SDII sebagai pemenang tender meskipun dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Persoalan lainnya adalah pengalihan pekerjaan utama berupa layanan rig kepada subkontraktor.
Praktik tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati.
“Kalau sejak proses tender sudah terdapat persoalan persyaratan administrasi dan teknis, maka harus diperiksa bagaimana perusahaan tersebut bisa ditetapkan sebagai pemenang. Jangan sampai ada proses yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan perusahaan negara,” ujarnya.
Hudi juga meminta pemeriksaan diarahkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan kontrak, persetujuan pembayaran, serta pengambilan keputusan terkait perubahan pelaksanaan pekerjaan.
Menurutnya, penyimpangan dalam proyek pengadaan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nilai pembayaran yang tidak sesuai. Aparat harus menguji apakah terdapat kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan, maupun keuntungan yang dinikmati pihak tertentu.
“Harus dibuka secara terang siapa yang bertanggung jawab. Apakah penyimpangan terjadi karena kelalaian pengawasan, pelanggaran prosedur, atau memang terdapat kesengajaan untuk menguntungkan pihak tertentu. Semua itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan,” katanya.
Rincian Temuan BPK Rp25,69 Miliar
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, BPK juga menemukan persoalan pengurangan denda keterlambatan mobilisasi rig dan peralatan pendukung yang tidak didasarkan pada kondisi force majeure resmi dari pemerintah.
Selain itu, terdapat ketidaksesuaian pembayaran jasa milling engineer berbasis on call serta penambahan tarif harian operasi yang perhitungannya tidak sesuai dengan klausul perjanjian mengenai kerusakan peralatan utama dan pendukung.
Persoalan semakin serius ketika BPK menemukan pelaksanaan pekerjaan workover sumur HCE-10A tidak mengikuti standar perusahaan pembuat rig maupun standar API RP 4G. Spesifikasi Rig Mast Alpha-01 juga diindikasikan tidak sesuai dengan kontrak. Kondisi tersebut berujung pada kegagalan dan cacat mutu pekerjaan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, dampak finansial dari berbagai penyimpangan tersebut terdiri atas kekurangan penerimaan denda keterlambatan sebesar Rp547,41 juta, kelebihan pembayaran Rp5,49 miliar, serta kerugian investasi akibat kegagalan proyek sebesar Rp19,65 miliar.
Jika diakumulasikan, nilai ketiga komponen tersebut mencapai sekitar Rp25,69 miliar.
BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku pemegang saham agar memberikan pembinaan kepada jajaran direksi PT Geo Dipa Energi terkait lemahnya pengawasan pelaksanaan proyek.
BPK juga meminta Direktur Utama Geo Dipa Energi memulihkan kerugian investasi sebesar Rp19,65 miliar, sekaligus menarik kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran senilai Rp6,04 miliar dari pihak kontraktor untuk disetorkan kembali ke kas perusahaan.
Namun, menurut Hudi, pemulihan kerugian perusahaan harus berjalan beriringan dengan penelusuran pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
“Pengembalian uang bukan berarti otomatis menghapus persoalan hukum. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti adanya tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum harus memprosesnya sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia juga mendesak agar seluruh dokumen pengadaan, evaluasi tender, kontrak kerja, perubahan pekerjaan, berita acara pemeriksaan, hingga dokumen pembayaran dibuka dan diperiksa secara menyeluruh.
Menurut Hudi, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah kegagalan proyek semata-mata disebabkan persoalan teknis atau terdapat rangkaian keputusan yang menyimpang dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
“Jangan sampai kerugian Rp25,69 miliar hanya berakhir menjadi angka dalam laporan pemeriksaan. Harus ada kejelasan mengenai tanggung jawab direksi, pejabat pengadaan, tim teknis, pengawas pekerjaan, hingga pihak kontraktor,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, PT Geo Dipa Energi dan Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi terkait temuan BPK tersebut. ***
Jurnalis: Sofyan Hadi
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com



Komentar