RUZKA INDONESIA – Dua kado pahit menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dirilis berdasarkan hasil survei terbaru Celios dan Kabinet Bayangan. Kado pahit tersebut diungkap Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga.
Seperti diketahui, Kabinet Bayangan merupakan inisiatif koalisi masyarakat sipil di Indonesia yang dibentuk pada akhir Juli 2026 sebagai wadah pengawasan (checks and balances) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sebagai kado pertama, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mendapat skor di bawah lima selama bekerja dua tahun pemerintahan.
Kedua, ada 10 menteri yang kinerjanya rendah. Merekà adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat skor -159; Menteri HAM Natalius Pigai -158; Menhut Raja Juli Antoni -103; Kepala BGN Sudaryono -47; Menko Pangan Zulkifli Hasan -43; Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid -24; Menko PMK Pratikno -17; Mensos Saifullah Yusuf -17; Menko PM Muhaimin Iskandar -16; dan Menbud Fadli Zon -16.
Menurut pengamat yang kerap disapa Jamil ini, kedua kado pahit itu setidaknya memberi dua makna.
“Pertama, kinerja Wapres Gibran rendah. Hal ini mengindikasikan Gibran bukan membantu meringankan tugas presiden tapi justru menjadi beban. Padahal tugas wapres di antaranya membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari serta membantu mengawasi, mengevaluasi, serta mengoordinasikan kebijakan antar-lembaga atau kementerian,” ungkap Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Selasa (13/10/2026).
Jadi, jelas Jamil, kalau Wapres minimal melaksanakan dua tugas itu, seharusnya dapat membantu meringankan tugas Presiden. Namun dengan rendahnya kinerja Wapres, ada kemungkinan Wapres tidak optimal melaksanakan dua tugas tersebut.
Karena itu, lanjutnya, Wapres Gibran tampaknya memberi kontribusi kurangnya kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo. Ini artinya, presiden perlu mengevaluasi wapres agar tidak terus menerus menjadi beban.
“Dua, Presiden Prabowo sudah berulang me-reshuffle menterinya. Namun dari 10 menteri yang kinerjanya rendah baru satu menteri yang di reshuffle, yaitu Pratikno. Sedangkan 9 menteri lainnya tampak tetap bertahan. Malah yang lebih aneh Bahlil Lahadalia, menteri yang kinerjanya paling rendah malah merangkap jabatan. Saat ini Bahlil justru menjabat Menteri ESDM serta Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi,” papar Jamil yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini menambahkan.
Menurutnya, wajar kiranya publik bertanya acuan reshuffle yang dilakukan selama ini. Ada kesan reshuffle justru dilakukan lebih didasarkan pertimbangan politis, bukan karena kinerja.
Kalau memang atas dasar kinerja, idealnya 9 menteri tersebut sudah di–reshuffle. Namun nyatanya menteri yang dinilai kinerjanya baik, seperti Purbaya Yudhi Sadewa yang justru di–reshuffle.
“Jadi, dua tahun pemerintahan Prabowo memang menyisakan pekerjaan rumah bagi presiden. Prabowo kiranya perlu mengevaluasi kembali kinerja wapres dan para menterinya lebih objektif dan komprehensif. Hasil evaluasi itulah kiranya yang dijadikan acuan untuk me–reshuffle kabinetnya. Dengan begitu, setiap reshuffle kabinet, publik merasa ada harapan kinerja kabinet akan menjadi lebih baik, bukan malah semakin pesimis,” tandas Jamil. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Reshuffle, Kabinet Merah Putih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Menteri, Pratikno, Bahlil Lahadalia, Purbaya Yudhi Sadewa, M Jamiluddin Ritonga, Headline, Featured,
Komentar