El-Sayed menang melawan hampir 70 juta dolar. Siapa sebenarnya yang menggelontorkan uang sebesar itu, dan kepentingan apa yang mereka perjuangkan?
RUZKA INDONESIA — Beberapa kawan, termasuk wartawan senior Banjar Chairuddin, mengirimkan pesan tentang 38 kandidat muslim yang menang dalam pemilu sela Amerika Serikat. Saya jawab, “Alhamdulillah, tapi biayanya sangat mahal.
Kemenangan Abdul El-Sayed, misalnya, harus ditebus dengan biaya politik sekitar 14,5 juta dolar atau Rp 261,6 miliar. Ini dana kampanye yang berhasil dihimpunnya sampai pertengahan Juli. Entah berapa jumlahnya setelah itu.
Mewakili Partai Demokrat dari Michigan untuk kursi Senat AS, ia berhasil mengalahkan lawannya yang mendapat dukungan dana politik jauh lebih banyak, uang yang jumlahnya cukup untuk membiayai sebuah kota kecil.
Abdul El-Sayed dari Partai Demokrat memperoleh 48,5 persen suara. Sementara lawannnya, Haley Stevens dari Partai Republik mengantongi 47,5 persen. Selisihnya hanya satu poin persentase.
Jangan hanya lihat permukaan. Di belakang kedua kandidat itu, berlangsung pertarungan uang dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemilihan pendahuluan kongres Partai Demokrat.
Menurut laporan Mother Jones pada 31 Juli 2026, kelompok-kelompok politik di luar tim kampanye Haley Stevens telah mengeluarkan lebih dari 60 juta dolar untuk memengaruhi hasil pemilihan.
Beberapa saat kemudian, setelah perhitungan suara, laporan pengeluaran diperbarui. Novara Media, organisasi media independen, nirlaba, dan berhaluan kiri yang berbasis di Inggris, menyebut jumlahnya hampir 70 juta dolar.
Bayangkan: hampir 70 juta dolar hanya untuk satu pemilihan pendahuluan. Dengan kurs sekitar Rp16.000 per dolar, jumlah itu setara Rp1,12 triliun.
Itu baru uang yang dibelanjakan kelompok-kelompok pendukung. Belum lagi seluruh biaya politik yang ditanggung para kandidat.
Namun, kekuatan uang di luar tim kampanye yang mendukung Stevens jauh melampaui kemampuan penggalangan dana kandidat itu sendiri.
Inilah bagian paling menarik dari cerita tersebut: seseorang bisa memiliki uang kampanye cukup besar, tetapi tetap menghadapi mesin uang politik yang jauh lebih besar.
Cerita lebih menarik saat kita menelusuri sponsor mereka. Kita perlu melihat siapa yang membiayai kelompok-kelompok pendukung mereka, apa kepentingan mereka, dan bagaimana mereka mengalirkan uang ke arena politik.
Saya tak punya data terkait penyandang dana El-Sayed. Untuk Stevens, datanya terbuka. Pemain terbesar bernama United Democracy Project (UDP), sebuah super PAC yang berafiliasi dengan American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).
Selama ini AIPAC dikenal sebagai organisasi yang memiliki misi politik jelas. Mereka mengeluarkan uang jutaan dolar untu memenangkan kandidat-kandidat yang mendukung kebijakan pro-Israel di Senat.
Dalam pemilihan Michigan, UDP menggelontorkan lebih dari 30 juta dolar untuk membantu Stevens. Jumlah itu dua kali lipat dari pengeluaran tertinggi UDP dalam satu pemilihan sebelumnya.
Selain tentang UDP dan AIPACS, kita juga perlu memahami apa itu super PAC. Di Amerika, kandidat memiliki komite kampanye sendiri yang menerima sumbangan dengan batas tertentu.
Namun, kelompok independen dapat membentuk komite politik khusus untuk mendukung atau menjatuhkan kandidat. Kelompok ini boleh menerima sumbangan tanpa batas dari individu, perusahaan, serikat pekerja, dan komite politik lain, selama mereka tidak berkoordinasi dengan kandidat atau tim kampanyenya.
Aturan tersebut melahirkan sebuah keanehan demokrasi. Seorang calon senator harus mengikuti batas sumbangan kampanye, tapi kelompok di luar timnya bisa mengeluarkan uang jauh lebih besar untuk memenangkan calon tersebut.
Dari sudut hukum, mereka bekerja secara independen. Namun dari sudut politik, mereka jelas memiliki tujuan sama: menentukan siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Komisi Pemilihan Federal Amerika (FEC) menjelaskan mekanisme ini secara terbuka dalam aturan independent expenditure.
Uang puluhan juta dolar itu, tentu saja, bukan untuk membayar gaji senator setelah terpilih. Uang itu membeli daya jangkau politik.
Bentuknya berupa iklan televisi, iklan digital, kampanye media sosial, produksi video, konsultan komunikasi, riset pemilih, survei, pengumpulan data, pengiriman surat, serta operasi lapangan untuk membujuk atau menggerakkan pemilih.
Uang juga membiayai serangan politik. Tim iklan dapat membangun citra seorang kandidat sebagai pemimpin yang berpengalaman, sekaligus menggambarkan pesaingnya sebagai sosok yang berbahaya, ekstrem, atau tidak layak dipercaya.
Pemilih menerima pesan itu berulang-ulang melalui layar televisi dan telepon genggam. Dalam pemilihan modern, perhatian publik telah menjadi komoditas yang mahal. Siapa menguasai ruang perhatian, ia memiliki peluang lebih besar menguasai pilihan.
Namun, pengeluaran UDP menyimpan satu pelajaran penting. Iklan yang mendukung Stevens tidak selalu berbicara tentang Israel. Sebagian iklan justru mengangkat isu lain, seperti pengawasan terhadap ICE, lembaga penegakan imigrasi Amerika.
Strategi itu masuk akal. Jika sebuah organisasi ingin mempertahankan pengaruh politiknya, ia perlu menjual kandidat melalui isu yang lebih mudah diterima pemilih. Kepentingan donor bisa tetap sama, sementara wajah iklannya berganti.
UDP juga bukan satu-satunya pemain besar. Kelompok bernama A Stronger Michigan mengeluarkan lebih dari 17 juta dolar untuk mendukung Stevens.
Di belakangnya terdapat jaringan Center Forward, sebuah organisasi nirlaba berstatus 501(c)(4) yang tidak wajib membuka daftar seluruh donornya kepada publik.
Jejak pendanaan Center Forward memperlihatkan hubungan dengan industri farmasi melalui PhRMA, asosiasi perusahaan obat Amerika.
Sementara itu, komite politik terkait, Center Forward Committee, mencatat sumbangan dari Chevron, anak perusahaan Philip Morris, dan UnitedHealth Group.
Inilah rumitnya politik uang modern. Uang dapat melewati beberapa lapis organisasi sebelum mencapai tempat pembelanjaannya. Nama organisasi terdengar netral, alamat kantor bisa berupa alamat rumah atau kotak pos, sedangkan identitas penyandang dana terakhir kadang sulit ditelusuri.
Mother Jones juga menemukan kelompok lain bernama Center for Democratic Priorities yang menghabiskan sekitar 6,5 juta dolar untuk membantu Stevens.
Kelompok ini menggunakan iklan yang tidak secara langsung meminta pemilih memilih Stevens. Cara tersebut memungkinkan organisasi memanfaatkan celah pelaporan dalam aturan pendanaan kampanye.
AIPAC membantah berada di belakang kelompok itu, dan laporan Mother Jones sendiri mengakui bahwa identitas penyandang dana sebenarnya belum dapat dipastikan.
Dengan demikian, kita melihat tiga lapisan kekuatan uang. Pertama, organisasi advokasi yang memiliki agenda politik; lalu perusahaan dan kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan ekonomi; serta terakhir, lembaga perantara yang memungkinkan dana mengalir melalui jaringan yang tidak selalu transparan.
Para penyumbang mengeluarkan uang puluhan juta dolar jelas bukan karena mendadak mencintai demokrasi. AIPAC, misalnya, memiliki agenda kebijakan luar negeri, terutama dukungan Amerika terhadap Israel.
Sementara itu, kalangan industri farmasi berkepentingan terhadap kebijakan obat dan sistem pembiayaan kesehatan. Perusahaan minyak memiliki kepentingan dalam regulasi energi. Industri asuransi kesehatan berkepentingan terhadap masa depan sistem layanan kesehatan Amerika.
Kepentingan tersebut bertemu dalam satu arena: pemilihan senator. Senator memiliki suara dalam pembuatan undang-undang, anggaran, pengawasan pemerintah, perjanjian internasional, dan kebijakan ekonomi.
Karena itu, investasi politik dapat menghasilkan pengaruh yang nilainya jauh melampaui uang yang mereka keluarkan.
Tentu saja, kita tidak boleh serta-merta menyimpulkan bahwa setiap senator yang mendapat dukungan donor besar akan menjual suaranya.
Hubungan antara sumbangan dan keputusan politik tidak selalu berbentuk transaksi langsung. Pengaruh dapat bekerja melalui akses, kedekatan, penentuan agenda, tekanan opini, dan peluang bertemu pengambil keputusan. Namun, risiko konflik kepentingan tetap nyata.
El-Sayed memahami persoalan tersebut. Maka, misalnya di bidang kesehatan dan kedokteran, ia mengusung agenda Medicare for All, reformasi sistem asuransi kesehatan swasta, pembatasan pengaruh uang besar dalam politik, serta penghentian bantuan militer Amerika kepada Israel.
Dengan agenda seperti itu, ia menghadapi kepentingan yang saling bertaut: politik luar negeri, industri kesehatan, dan kekuatan modal.
Menariknya, ia justru menang. Kemenangannya, meskipun tipis, memberikan pesan bahwa uang besar dapat membeli iklan dan jangkauan, tetapi tidak selalu dapat membeli suara pemilih.
Mesin politik yang menghabiskan puluhan juta dolar ternyata masih bisa kalah oleh satu juta alasan yang dimiliki warga untuk memilih kandidat lain.
-000-
Politik uang tampaknya bukan hanya milik Amerika, negeri yang terkenal dengan lobi korporasi dan politik uangnya. Kita mempunyai persoalan yang serupa, bahkan dalam beberapa hal lebih mengkhawatirkan.
Biaya politik di Indonesia juga sangat mahal. Hanya saja, jalur uangnya sering bekerja melalui cara yang berbeda.
Kita mempunyai bukti yang cukup kuat. Pada September 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memublikasikan kajian tentang biaya dan mahar politik dalam pilkada. Rata-rata calon kepala daerah mengeluarkan biaya miliaran rupiah. Bahkan, sebagian menghabiskan lebih dari Rp10 miliar.
KPK mengutip kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri yang menyebut biaya untuk menjadi bupati atau wali kota rata-rata mencapai Rp30 miliar. Untuk menjadi gubernur, angkanya bisa mencapai Rp100 miliar.
Demokrasi begitu mahal. Seorang calon harus membangun jaringan politik, mendapatkan dukungan partai, menggerakkan relawan, membiayai saksi, melakukan sosialisasi, memasang iklan, menyelenggarakan pertemuan, mengadakan survei, dan menjangkau pemilih sampai ke pelosok.
Dalam pilkada, ongkos kampanye juga dapat mencakup logistik tim, transportasi, konsumsi, alat peraga, hingga biaya pengamanan suara.
Belum lagi mahar politik. Partai memiliki kewenangan mengusung kandidat, sehingga dukungan partai menjadi komoditas yang sangat berharga.
Kandidat yang tidak mempunyai kendaraan politik harus mencari jalan untuk mendapatkan tiket pencalonan. Dalam situasi seperti ini, biaya politik dapat tumbuh jauh melampaui kebutuhan kampanye yang sah.
Penelitian yang lebih baru bahkan memberikan gambaran yang lebih mencengangkan. Laporan The Price of Power: Campaign Finance and Vote Buying in Indonesia’s 2024 Elections, hasil penelitian UGM melalui PolGov bersama KITLV dan didukung LP3ES, yang diperkenalkan pada Juni 2026, menghitung rata-rata pengeluaran kandidat yang berhasil memenangkan pilkada kabupaten/kota mencapai Rp36,8 miliar.
Penelitian itu melibatkan survei terhadap 478 kandidat di sepuluh provinsi dan pengamatan langsung terhadap 14 kampanye.
Hasilnya memperlihatkan bahwa hampir separuh biaya berasal dari kantong kandidat sendiri. Tekanan untuk mengembalikan modal setelah terpilih pun menjadi persoalan serius.
Lebih mengejutkan lagi, penelitian tersebut memperkirakan praktik pembelian suara menghabiskan Rp12,9 triliun secara nasional. Sementara itu, pembayaran mahar politik kepada partai mencapai sekitar Rp9,4 triliun.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa persoalan biaya demokrasi di Indonesia telah tumbuh menjadi persoalan struktural. Tak jauh beda dari biaya demokrasi di AS.
Kita perlu memperhatikan satu temuan lain: kandidat dengan pengeluaran tertinggi menang dalam 78 persen kontestasi yang diteliti.
Tentu saja, korelasi tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa uang menjadi satu-satunya penentu kemenangan. Namun, angka itu memperlihatkan betapa kuatnya hubungan antara kemampuan finansial dan peluang merebut kekuasaan.
Para kandidat memperoleh uang, sebagian berasal dari kekayaan sendiri, keluarga, jaringan bisnis, pengusaha, dan para penyandang dana yang berharap memperoleh akses atau keuntungan setelah kandidat menang.
KPK mencatat bahwa pengusaha mendominasi kelompok penyumbang dalam beberapa pilkada sejak 2015. Di sinilah persoalan oligarki masuk.
Oligarki tumbuh ketika segelintir pemilik modal memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memengaruhi keputusan politik.
Mereka tidak harus membeli jabatan secara langsung. Cukup dengan membiayai perjalanan politik seseorang, membuka jaringan, menyediakan dukungan media, dan membangun hubungan dengan pusat kekuasaan.
Setelah kandidat menang, penyandang dana bisa mengharapkan balasan berupa akses proyek, kemudahan perizinan, kebijakan yang menguntungkan, penempatan orang dalam jabatan strategis, atau perlindungan terhadap kepentingan bisnisnya.
KPK bahkan mengutip penelitian yang menemukan adanya harapan balasan dari para penyumbang, baik melalui komunikasi lisan maupun perjanjian tertulis.
Demokrasi pun menghadapi jebakan yang serius. Pemilih memberikan suara untuk memilih pemimpin, tetapi pemimpin yang terpilih bisa merasa memiliki utang kepada penyandang dana.
Rakyat memberikan mandat lima tahun, sementara pemodal mungkin merasa sudah membeli tempat duduk di ruang kekuasaan.
Secara umum, kita bergerak dalam ekosistem politik yang semakin mahal, semakin bergantung pada komunikasi berbayar, konsultan, survei, jaringan pengaruh, dan modal besar. Namun, sistem pendanaan kampanye AS-Indonesia tidak identik.
Amerika memiliki super PAC yang dapat menerima sumbangan tanpa batas untuk pengeluaran independen. Indonesia mengatur sumbangan kampanye melalui batas-batas tertentu.
Berdasarkan kerangka UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang diterapkan dalam Pemilu 2024, sumbangan perseorangan kepada peserta pemilu legislatif dan pasangan calon presiden dibatasi Rp2,5 miliar. Sumbangan kelompok atau badan usaha dibatasi Rp25 miliar. Untuk calon anggota DPD, batasnya lebih rendah.
Aturan tersebut seharusnya membantu mencegah dominasi penyandang dana besar. Namun, batas sumbangan formal tidak otomatis membatasi seluruh biaya politik yang sesungguhnya. Jaringan pendukung, kegiatan pihak ketiga, transaksi di luar laporan resmi, dan sumber pendanaan yang tidak transparan dapat menyulitkan pengawasan.
Kita juga menghadapi persoalan yang sedikit berbeda dari Amerika. Di sana, kekuatan uang sering tampil melalui iklan politik bernilai ratusan juta dolar, lobi, dan organisasi pendukung.
Di Indonesia, biaya politik dapat berwujud mahar pencalonan, pembelian suara, pembentukan jaringan patronase, serta pembiayaan mesin politik sampai tingkat desa dan tempat pemungutan suara.
Dua negara, dua mekanisme, satu ancaman: kekuasaan semakin mahal untuk diraih.
Ketika biaya memasuki ruang kekuasaan terus meningkat, orang yang memiliki kemampuan finansial besar memperoleh keunggulan. Orang yang kompeten tetapi tidak memiliki modal dan jaringan berisiko tersingkir sebelum pemilih sempat mengenalnya.
-000-
Ada satu hal yang perlu kita renungkan dari kemenangan El-Sayed. Ia menang setelah menghadapi pengeluaran hampir 70 juta dolar dari kelompok-kelompok yang ingin menggagalkannya.
Kemenangan itu membuktikan bahwa pemilih masih memiliki kekuatan untuk menolak kehendak pemodal. Namun, kemenangan seorang kandidat tidak otomatis menyembuhkan penyakit sistem politik.
Kita perlu mengubah cara membiayai demokrasi. Setidaknya ada lima pekerjaan besar yang harus pemerintah dan pembuat undang-undang lakukan.
Pertama, transparansi pendanaan harus mencakup seluruh jaringan pendukung kandidat. Jangan hanya memeriksa rekening resmi tim kampanye.
Organisasi perantara, yayasan, kelompok advokasi, dan pihak ketiga yang membelanjakan uang untuk memengaruhi pemilih juga harus kita tuntut untuk membuka sumber dana dan tujuan pengeluarannya.
Kedua, negara harus memperkuat pembiayaan politik yang sehat. Partai politik perlu memperoleh dukungan negara secara proporsional dengan kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya.
Dengan begitu, partai memiliki sumber pembiayaan kelembagaan dan tidak terus-menerus bergantung kepada pengusaha atau donatur besar.
Ketiga, kita perlu menata ulang sistem pencalonan. Mekanisme rekrutmen yang lebih terbuka dan demokratis akan mengurangi ketergantungan kandidat terhadap elite partai yang menguasai tiket pencalonan.
Mahar politik harus mendapat pengawasan serius, disertai sanksi yang benar-benar memberikan efek jera.
Keempat, pengawasan konflik kepentingan harus berjalan setelah pemilu.
Pemerintah perlu mengumumkan pertemuan pejabat dengan pelobi, membuka informasi pemilik manfaat perusahaan yang berkontrak dengan negara, serta memperketat aturan mengenai hubungan antara penyandang dana kampanye dan keputusan pengadaan atau perizinan.
Kelima, kita harus menekan biaya kampanye yang tidak produktif.
Debat publik, penyebaran program melalui media publik, akses kampanye yang setara, dan pendidikan pemilih perlu mendapat tempat lebih besar. Pemilih harus memperoleh kesempatan menilai gagasan kandidat tanpa terus-menerus dihujani iklan berbayar.
Tentu, semua itu memerlukan kemauan politik. Dan justru di situlah letak kesulitannya. Mereka yang harus membuat aturan baru adalah orang-orang yang mungkin menikmati sistem lama.
Kita sering menyebut pemilu sebagai pesta demokrasi. Tetapi pesta yang ongkosnya terus membengkak, sementara sebagian besar tagihannya dibayar oleh pemodal, lama-lama berubah menjadi pesta para sponsor.
Rakyat memang mendapat undangan untuk datang dan memberikan suara. Namun, siapa yang menentukan menu, musik, dan siapa yang boleh duduk di meja utama?
Kisah El-Sayed memberi kita sedikit harapan. Ia memperlihatkan bahwa mesin uang tidak selalu bisa mengalahkan kehendak pemilih. Tetapi jangan menjadikan kemenangan itu alasan untuk berpuas diri.
Demokrasi yang sehat memerlukan lebih dari sekadar keberanian seorang kandidat menghadapi oligarki.
Demokrasi harus membuat jabatan publik terjangkau oleh orang-orang yang memiliki gagasan, integritas, dan kemampuan, sekalipun mereka tidak memiliki kekayaan luar biasa.
Jika biaya untuk menjadi pemimpin terus meningkat, kita perlu bertanya: kelak siapa yang masih bisa menjadi pemimpin? Pengusaha besar? Konglomerat? Anak-anak pemilik modal? Atau mereka yang sanggup menggadaikan masa depan kebijakannya kepada para penyandang dana?
Sebab, demokrasi yang terlalu mahal pada akhirnya menghadirkan risiko yang sangat murah untuk dipahami: rakyat membayar biaya pemilu, pemodal membiayai kandidat, lalu rakyat kembali membayar harga kebijakan yang menguntungkan pemodal.
Itulah lingkaran yang harus kita putus. Sampai kapan kita membiarkan demokrasi menjadi bisnis yang hanya menguntungkan mereka yang sanggup membiayainya? (***)
Jurnalis: Cak AT – Ahmadie Thaha/
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 11/11/2026
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar