Inggris menjual saham matahari kepada rakyat. Indonesia memberi pinjaman energi kepada koperasi. Mana yang lebih mengubah nasib desa?
RUZKA INDONESIA — Di sebuah desa di Inggris, matahari rupanya sudah naik pangkat. Ia bukan lagi sekadar benda langit yang muncul pagi lalu pulang sore tanpa pamit. Matahari kini menjadi “aset bersama”. Bahkan ada warga yang mungkin sambil minum teh hangat di teras rumahnya berkata, “Saya punya sedikit saham di sinar matahari hari ini.”
Kedengarannya seperti dialog orang yang terlalu lama berjemur. Tetapi itulah yang sedang terjadi di Oxfordshire, sebuah county di wilayah Inggris Tenggara, melalui proyek Ray Valley Solar. Di sana, ribuan panel surya menghasilkan listrik untuk sekitar 7.000 rumah.
Masalahnya, matahari kadang terlalu rajin bekerja. Siang hari listrik melimpah ruah sampai jaringan listrik tidak sanggup menampung semuanya.
Akibatnya, energi bersih yang mahal itu justru terbuang seperti nasi pesta yang tidak habis dimakan tamu.
Maka lahirlah ide yang sederhana tetapi revolusioner: kelebihan listrik siang hari disimpan dalam baterai raksasa berkapasitas 12 MWh, lalu dikeluarkan kembali saat malam ketika kebutuhan listrik meningkat dan harga energi sedang tinggi.
Matahari pun akhirnya tidak lagi bekerja shift pagi saja. Ia bisa “lembur malam” melalui baterai. Sebuah bentuk pengemasan cahaya yang mungkin membuat para penyair iri karena ternyata sinar matahari bisa dimasukkan ke gudang.
Yang lebih menarik justru bukan baterainya. Teknologi bisa dibeli. Yang sulit adalah membangun rasa memiliki.
Di Indonesia, LPDB Koperasi menawarkan skema yang sangat penting dan strategis. Negara menyediakan dana bergulir dari APBN, koperasi memperoleh pembiayaan murah, bunga rendah, tenor panjang, bahkan disertai pendampingan dan inkubasi. Tujuannya mulia: mempercepat elektrifikasi desa dan mendorong ekonomi rakyat.
Negara hadir sebagai penggerak awal agar desa tidak terus menjadi penonton pembangunan energi. Dalam konteks Indonesia yang masih memiliki wilayah 3T dengan keterbatasan infrastruktur, pendekatan ini masuk akal dan bahkan diperlukan.
Tetapi Inggris sedang mencoba melangkah ke ruang yang berbeda. Di sana, masyarakat tidak sekadar menjadi penerima manfaat proyek energi. Mereka diajak menjadi pemilik modalnya. Warga membeli saham komunitas mulai sekitar £100. Uang masyarakat dikumpulkan untuk membangun sistem penyimpanan energi.
Ketika listrik dijual kembali saat harga tinggi, keuntungan tidak seluruhnya mengalir ke perusahaan energi besar. Sebagian kembali ke komunitas dalam bentuk dividen, proyek sosial, program efisiensi energi, dan investasi lingkungan berikutnya. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Di sinilah letak perbedaan filosofis yang menarik. Skema LPDB pada dasarnya adalah negara membantu masyarakat membangun aset energi.
Sedangkan model Ray Valley adalah masyarakat bersama-sama membangun aset energi mereka sendiri.
Yang satu bertumpu pada kekuatan fiskal negara. Yang lain bertumpu pada kekuatan partisipasi warga.
Yang satu lahir dari logika pembangunan. Yang lain tumbuh dari logika kepemilikan. Yang satu menjawab pertanyaan, “Bagaimana desa mendapatkan listrik?”
Yang lain mulai bertanya lebih jauh, “Siapa yang memiliki listrik itu?” Pertanyaan kedua ini ternyata sangat menentukan masa depan.
Selama puluhan tahun, listrik dipahami sebagai urusan perusahaan besar, gardu besar, pembangkit besar, dan tagihan besar. Rakyat cukup menjadi pelanggan yang setiap bulan menerima kertas atau notifikasi pembayaran dengan perasaan yang kadang lebih menegangkan daripada hasil ujian sekolah.
Namun proyek-proyek energi komunitas di Inggris mencoba membalik logika itu. Mereka menyebutnya sebagai demokratisasi energi. Warga tidak lagi hanya membeli listrik. Mereka ikut memiliki pembangkit, baterai, dan sebagian keuntungan dari sistem tersebut.
Bahkan pemerintah Inggris kini menyiapkan dukungan hingga £1 miliar untuk memperluas proyek energi komunitas semacam ini di seluruh negeri. Tujuannya bukan hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga menciptakan kekayaan yang tetap berputar di masyarakat lokal.
Pelajaran penting bagi Indonesia bukanlah meniru mentah-mentah model Inggris. Situasi kita berbeda. Desa-desa Indonesia masih menghadapi tantangan infrastruktur, modal, dan kapasitas kelembagaan yang jauh lebih besar.
Tetapi mungkin ada satu gagasan yang layak direnungkan. Bagaimana jika suatu saat koperasi energi desa tidak hanya meminjam dana LPDB, tetapi juga membuka kepemilikan partisipatif bagi masyarakat setempat?
Bagaimana jika petani, guru, pedagang, nelayan, dan warga desa bisa membeli “saham matahari” dalam koperasi energi mereka sendiri?
Bagaimana jika keuntungan PLTS desa tidak berhenti pada cicilan proyek, tetapi menjadi sumber dana abadi untuk sekolah, cold storage ikan, irigasi, beasiswa santri, atau klinik kesehatan?
Karena sesungguhnya energi bukan sekadar urusan kabel dan panel surya. Energi adalah soal distribusi kekuasaan ekonomi.
Inggris sedang bereksperimen mengubah warga dari pembayar tagihan menjadi pemilik aset. Indonesia melalui LPDB sedang berusaha mengubah warga dari objek pembangunan menjadi pelaku pembangunan.
Mungkin masa depan terbaik justru berada di persimpangan keduanya. Negara hadir sebagai pengungkit awal. Masyarakat hadir sebagai pemilik akhir.
Sebab matahari memang diciptakan Tuhan untuk semua orang. Akan terasa agak lucu jika sinarnya menyinari seluruh desa, tetapi keuntungannya hanya mampir ke segelintir kantor berpendingin udara di kota besar.
Di situlah pelajaran terbesar dari Oxfordshire. Bahwa transisi energi bukan sekadar mengganti batu bara dengan panel surya. Yang lebih penting adalah mengganti mentalitas penonton menjadi mentalitas pemilik.
Karena ketika rakyat mulai memiliki pembangkit listriknya sendiri, yang menyala bukan hanya lampu rumah. Harga diri komunitas ikut terang. (***)
Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha/
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 23/6/2026
Komentar