RUZKA INDONESIA — Penanganan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengurusan kawasan hutan kembali memunculkan pertanyaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bersama Matahukum mempertanyakan sejauh mana penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Tri Ajikusumah.
Pertanyaan tersebut mengemuka di tengah sorotan terhadap penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
Bagi PBHI dan Matahukum, pengusutan perkara tidak semestinya hanya berfokus pada aktor di tingkat daerah apabila terdapat proses administrasi dan kewenangan birokrasi di tingkat pusat yang perlu ditelusuri.
Terlebih, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran strategis dalam perencanaan, penataan, dan pemantapan kawasan hutan. Karena itu, proses penerbitan dokumen, persetujuan teknis, disposisi, hingga pengambilan keputusan administratif perlu ditelusuri apabila berkaitan dengan objek perkara.
“KPK punya tanggung jawab moral di hadapan publik, sampai saat ini update kasus Kemenhut dan pejabat struktural dibawahnya belum menemukan titik terang” ungkap Ridwan dari PBHI Kamis, (19/11/2026)
Sorotan juga mengarah kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sebelumnya, KPK mendalami pertemuan Raja Juli dengan Bupati Kuansing pada 2 Juni 2026 yang membahas persoalan perhutanan sosial dan alih fungsi kawasan hutan.
KPK turut mendalami informasi mengenai pemberian amplop setelah pertemuan tersebut. Raja Juli menyatakan telah mengembalikan amplop melalui ajudannya dan melaporkan penolakan gratifikasi kepada KPK.
Mukhsin Nasir: Bubarkan Saja KPK Jika Main-Main
Kritik lebih keras disampaikan Mukhsin Nasir. Ia mempertanyakan keseriusan KPK dalam mengusut persoalan yang menyeret perhatian publik terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Dirjen Planologi Kehutanan.
“Bubarkan saja KPK jika masih main-main dengan kasus Raja Juli, Dirjen Planologi,” tegas Mukhsin Nasir.
Menurut Mukhsin, dugaan agenda koruptif yang berkaitan dengan pengurusan kawasan hutan tidak mungkin berlangsung tanpa menelusuri peran jajaran birokrasi yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi dan pengambilan keputusan.
“Menurut Mukhsin, tidak mungkin agenda koruptif ini jika tidak dibantu bawahan strukturalnya, direktur dan Kasubditnya,” demikian pandangannya.
Ia menilai, KPK harus berani menelusuri seluruh rantai birokrasi, termasuk pejabat struktural yang menjalankan fungsi teknis dan administratif di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
Sebab, menurutnya, apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan kawasan hutan, penyidikan tidak cukup hanya mengungkap pihak yang diduga memberikan atau menerima uang.
Penyidik juga perlu mengurai bagaimana proses administrasi berlangsung, siapa yang memiliki kewenangan, serta apakah terdapat pihak lain yang berperan dalam setiap tahapan. (***)
Jurnalis: Egi
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com


Komentar