Nasional
Beranda ยป Berita ยป Kerugian Penipuan Digital Capai Rp9,3 Triliun, Wamen: Pemerintah Perluas Edukasi Keamanan Siber

Kerugian Penipuan Digital Capai Rp9,3 Triliun, Wamen: Pemerintah Perluas Edukasi Keamanan Siber

Wamenkomdigi Nezar Patria saat menerima audiensi perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). (Foto: Komdigi/Ruzka Indonesia)

RUZKA INDONESIA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan pengaduan penipuan digital yang diterima pemerintah telah mencapai sekitar 600.000 laporan dengan total kerugian masyarakat sekitar Rp9,3 triliun.

Pemerintah menilai peningkatan literasi keamanan siber menjadi kebutuhan mendesak seiring semakin luasnya penggunaan layanan digital dan transaksi keuangan daring.

“Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami telah menerima sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar 9,3 triliun rupiah,” ungkapnya dalam audiensi bersama perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan bahwa upaya untuk mengatasi jumlah kasus penipuan digital yang kian meningkat tidak cukup sekadar membangun infrastruktur yang tangguh saja. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap modus-modus penipuan dan cara menggunakan platform digital dengan aman juga perlu ditingkatkan.

“Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital. Mereka perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk cara bertransaksi secara aman,” tegas Wamen Nezar.

Wacana Alih Fungsi Hutan UI untuk Pembangunan Sekolah Rakyat Tuai Penolakan, Muncul Petisi

Registrasi Biometrik SIM

Pemerintah juga berupaya menekan angka penipuan digital dengan menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler yang mewajibkan registrasi biometrik saat melakukan pendaftaran kartu SIM.

“Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka,” jelasnya.

Melalui registrasi biometrik, pemerintah dapat melakukan verifikasi identitas pengguna dengan akurat. Menurut Wamen Nezar, hal tersebut dapat digunakan untuk mencegah berbagai upaya kejahatan.

“Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin. Melalui verifikasi identitas yang akurat tersebut, kami dapat mencegah berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berniat buruk,” pungkas Wamen Nezar. ***
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com

Menkomdigi Ajak Tokoh Agama Cegah Disinformasi di Ruang Digital

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

01

Merasa Dibackingi, Disegel Tetap Beroperasi, Satpol PP Depok Akhirnya Tutup Paksa Koat Coffee

02

Sempat Terhenti, Pembongkaran Bangunan Jogging Track di Badan Air Situ 7 Muara Sawangan Depok Dilanjutkan

03

Lapor KDM, Diintimidasi Preman, Pembongkaran Bangunan di Atas Air Situ 7 Muara Depok Terhenti!

04

Ekonomi Jakarta Moncer, Disokong Stabilnya Inflasi dan Terjaganya Aktivitas Perdagangan

05

Galeri Indonesia Kaya, Gelar Konser Kidung Natal Indonesia, Semangat Inklusivitas Berjalan Beriringan dalam Harmoni Musik Keroncong

06

Gaya Hidup Modern Picu Risiko Penyakit Kronis, Primaya Hospital Bekasi Barat Luncurkan Wellness Center

07

Komunitas Bakul Budaya Meriahkan Pembukaan Pameran Arsip Bagong Kussudiardja

Sorotan



Yogi Kurniawan, dari Suporter Jadi CEO Klub




Kolom