RUZKA INDONESIA – Mahkamah Agung mengungkap pertimbangan hukum lengkap yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026, Majelis Hakim Agung yang diketuai Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. dengan anggota Dr. Maftuh Effendi dan Dr. H. Hari Sugiharto, mengabulkan kasasi H.M. Subhan, S.H., M.H. melawan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI.
Dikutip dari Putusan MA nomor 742 itu, terdapat 5 pertimbangan krusial, yakni:
1. Abaikan Eksepsi Formal, Kedepankan Keadilan Substantif
MA sengaja mengesampingkan eksepsi kedaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dari Dirjen Dikdasmen.
Alasannya: “putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural.”
2. Jadikan Putusan MK sebagai Notoire Feiten
MA melakukan sistemisasi konkret atas Putusan MK No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5 Oktober 2026 sebagai fakta hukum baru yang notoire feiten. MK dalam pertimbangan itu telah menguji objek sengketa a quo dan mengakibatkan perubahan keadaan hukum.
3. PTUN Berwenang Korektif Meski Sengketa Pemilu
Meski normalnya Peradilan TUN tidak bisa memeriksa sengketa proses Pemilu karena limitasi subjek/objek dan tenggang waktu, MA berpendapat berbeda jika sudah ada pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan terencana yang membahayakan kehidupan demokrasi.
“Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remidial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas.”
4. Legal Standing Warga Negara Diakui
Pemohon kasasi sebagai WNI berhak menggugat. Pelanggaran syarat Cawapres bukan sekedar kepentingan kontestan, tapi kepentingan seluruh bangsa Indonesia sesuai Pasal 169 huruf r UU No 7/2017 tentang Pemilu.
5. Inti Perkara: Hanya Certificate of Attendance
Ini yang paling fatal:
“Bahwa secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.”
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat.”
MA menilai penyetaraan tanpa ijazah/diploma hasil tamat belajar adalah “tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan. Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi… melanggar asas kecermatan formal.”
Amar Putusan:
- Mengabulkan kasasi H.M. Subhan
- Membatalkan Putusan PT TUN Jakarta No 130/B/2026/PT.TUN.JKT (12 Agustus 2026) yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta No 62/G/2026/PTUN.JKT (21 Mei 2026)
- Mengadili sendiri: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen No 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019
- Mewajibkan Tergugat mencabut surat tersebut
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka Jumat, 30 Oktober 2026 tanpa dihadiri para pihak.
Putusan inilah yang kemudian dijadikan dasar penggalangan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR dan alasan Wapres Gibran kemarin menyebut akan fight di PTUN dengan membawa dokumen SD sampai kuliah serta koordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PKDM. ***
Jurnalis: Sofyan Hadi
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com
Komentar