RUZKA INDONESIA — Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi menegaskan bahwa langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diwacanakan oleh Gibran Rakabuming Raka tidak menghalangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar Sidang Istimewa.
Pernyataan ini merespons langkah Gibran yang menyatakan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dan berencana mengajukan permohonan PK atas Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., memberikan pandangan hukum terkait wacana tersebut dari dua aspek utama.
Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Menurut Teguh, berdasarkan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
“Gibran bukanlah pihak dalam perkara tersebut, sehingga secara hukum acara tidak memiliki hak untuk mengajukan PK atas Putusan MA Nomor 742,” ujar Teguh dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Pelaksanaan Eksekusi Putusan
Teguh menjelaskan bahwa pengajuan permohonan PK pada prinsipnya tidak menunda atau menghentikan eksekusi atas suatu putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Dengan demikian, permohonan PK yang diajukan tidak menghalangi MPR untuk melaksanakan Sidang Istimewa sebagai bentuk penegakan atas dua putusan badan peradilan tertinggi, yaitu:
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Peringatan Kebuntuan Politik
Pria yang akrab disapa TSB ini mengingatkan MPR agar tidak membiarkan terjadinya kekosongan hukum maupun kekosongan politik (vacuum) akibat krisis konstitusional yang dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pembiaran ini berpotensi memicu persoalan baru yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Ia menilai Sidang Istimewa MPR telah menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan ketatanegaraan yang tidak boleh ditunda lagi.
Desakan ini sejalan dengan dinamika di parlemen. Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun 2026 pada Selasa (10/11/2026), sejumlah anggota fraksi partai politik menyuarakan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menindaklanjuti kedudukan hukum Gibran pascaputusan MK dan MA tersebut. (***)
Jurnalis: Egi
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail
Komentar