RUZKA INDONESIA — Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi secara resmi telah mendaftarkan Surat Penyampaian Aspirasi dan Permohonan Pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui usulan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Jumat, 6 November 2026.
Permohonan ini diajukan oleh Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., melalui tim kuasa hukumnya sebagai langkah responsif dalam menghadapi ketegangan dan turbulensi politik nasional.
Ketua Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi, Dr. Bahrain, S.H., M.H., menyatakan bahwa perdebatan serta pertanyaan publik yang terus bergulir mengenai legalitas dan legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menjadikan Sidang Istimewa sebagai suatu kebutuhan hukum dan politik yang tak terhindarkan.
“Dalam hal-ihwal posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang belakangan terus dipertanyakan legalitas dan legitimasinya, maka pelaksanaan Sidang Istimewa adalah sebuah keniscayaan sejarah serta kebutuhan hukum dan politik yang saling berkait-kelindan,” ujar Dr. Bahrain, S.H., M.H., mantan Direktur Advokasi YLBHI, dalam keterangan resminya, Senin (09/11/2026).
Ia menyoroti wacana pemakzulan (impeachment) yang seharusnya dipelopori oleh DPR RI berdasarkan pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945 saat ini justru mengalami kebuntuan dan stagnasi politik.
Peta kekuatan politik di Senayan—baik dari kubu partai koalisi pemerintah maupun partai luar pemerintah—dinilai terjebak dalam polarisasi blok kekuasaan, fragmentasi politik, serta konflik kepentingan yang menghambat penegakan hukum konstitusi.
Ia menambahkan bahwa jika kondisi stagnasi ini dibiarkan tanpa kepastian, krisis konstitusional dan erosi demokrasi akan berlarut-larut serta berisiko mengabaikan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Oleh karena itu, DPD RI mesti mengambil langkah-langkah konstitusional dan terobosan hukum yang ekstraordinari (extra-ordinary), yakni melalui tindakan administrasi pemerintahan berupa pengajuan usulan kepada MPR RI guna menyelenggarakan Sidang Istimewa. Sidang Istimewa merupakan instrumen konstitusional yang responsif dalam upaya mengatasi turbulensi politik nasional, kekosongan kekuasaan, maupun pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar bernegara,” ungkapnya.
Melalui penyerahan permohonan ini, Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi berharap DPD RI dapat mengambil peran strategis dan solutif demi memulihkan kepastian hukum serta menjaga kestabilan tata kelola bernegara.
Tentang Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi
Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi merupakan wadah advokasi hukum dan tata negara yang berfokus pada pengawasan penegakan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta pengawalan terhadap pelaksanaan UUD NRI 1945. (***)
Jurnalis: Egi
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar