RUZKA INDONESIA – PERTEMUAN Presiden RI Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di kediaman pribadinya di Hambalang pada 8 November 2026 kemarin tampaknya membawa implikasi politis.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga berpendapat, melalui pertemuan itu setidaknya Prabowo berharap dapat meredam potensi gejolak atau faksi-faksi di dalam tubuh Polri pasca penetapan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka. Potensi itu sangat besar mengingat Listyo Sigit cukup lama menjadi Kapolri.
Jamil juga melihat loyalis dan pendukung Listyo Sigit tentu sudah cukup kuat di internal Polri. Kelompok mereka ini bisa jadi membentuk faksi-faksi untuk menggoyang kondusivitas internal Polri.
“Pertemuan tersebut menjadi sinyal untuk meredam faksi-faksi logalis Listyo Sigit. Setidaknya pertemuan itu menjadi ajang konsolidasi agar transisi kepemimpinan di bawah Kapolri yang baru berjalan mulus tanpa hambatan politik internal. Jadi, melalui pertemuan itu Prabowo ingin melokalisasi kasus Listyo Sigit dengan memisahkan isu hukum dari politisasi. Melalui kehadiran para sesepuh Polri lintas generasi, Prabowo ingin menegaskan bahwa kasus tersebut murni persoalan hukum personal, bukan konflik institusional atau ancaman politik terorganisir,” ungkap Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Senin (09/11/2025) petang.
Langkah tersebut krusial untuk mencegah agar polemik tidak digoreng menjadi ketidakpastian politik nasional. Prabowo meyakinkan para mantan Kapolri, kasus Listyo Sigit murni masalah hukum, bukan politis.
“Selain itu, pertemuan tersebut oleh Prabowo juga ingin dijadikan simbol legitimasi dan solidaritas Korps Bhayangkara. Dengan merangkul para mantan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara, Prabowo secara simbolis mengirimkan pesan kuat kepada publik dan internal kepolisian bahwa ia mengantongi restu dan dukungan moral penuh dari para senior institusi tersebut. Hal ini setidaknya dapat mengukuhkan legitimasi kepemimpinan Prabowo di mata elemen penegak hukum,” jelas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Hal paling penting dari pertemuan itu, lanjut Jamil, Prabowo ingin memperoleh penegasan loyalitas konstitusional. Kehadiran para purnawirawan jenderal tersebut bersama Kapolri aktif Jenderal Suyudi Ario Seto menjadi momentum politik untuk mengingatkan seluruh personil Polri agar tetap setia dan tunduk pada satu komando Presiden selaku kepala negara yang sah, sesuai dengan doktrin kesetiaan pimpinan Polri.
“Dengan cara itu, Prabowo berharap potensi gejolak faksi-faksi di tubuh Polri pasca-penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka dapat diredam. Dengan begitu guncangan di internal Polri tidak mengganggu stabilitas institusi,” tandasnya.
“Prabowo membutuhkan stabilitas keamanan untuk memudahkannya mengeksekusi program prioritasnya. Termasuk tentunya untuk memberi sinyal kepada investor bahwa Indonesia kondusif untuk berinvestasi,” pungkas Jamil. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyanthoputra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar