Jimly Asshiddiqie membawa dua pesan penting dari Al-Azhar: putusan pengadilan soal Gibran harus ditindaklanjuti dan reformasi Polri jangan berhenti di atas kertas.
RUZKA INDONESIA — Merah Putih berkibar di atas panggung. Spanduk raksasa bertuliskan “Aksi Rakyat Bela Indonesia” membentang di belakang deretan tokoh nasional dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam.
Sebagian mereka mengenakan baju putih, peci, dan ikat kepala Merah Putih. Mereka duduk berjajar menghadap ribuan orang yang memenuhi Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, dekat Blok M, Jakarta Selatan, Ahad, 8 November 2026.
Sejak dinihari, massa berdatangan untuk shalat Subuh berjemaah. Seusai shalat, mereka sarapan dengan bekal masing-masing atau hidangan yang disediakan panitia. Ketika matahari mulai meninggi, lapangan semakin padat.
Di jalan sekitar Blok M dan Sudirman, warga menikmati olahraga dalam kegiatan car free day. Sementara itu, di halaman Al-Azhar, berlangsung sebuah pertemuan kebangsaan yang membawa persoalan serius tentang arah negara.
Para tokoh berorasi secara bergantian. KH Bachtiar Nasir, yang memotori gerakan, menyebut aksi kali ini dipersiapkan sebagai konsolidasi awal menuju rencana Aksi Sejuta Umat di Monas.
Ia memperkenalkan simbol lima jari, memperkuat demo sebelumnya yang mengusung hanya tiga jari. Itulah simbol lima tuntutan yang ingin disampaikan para tokoh bangsa yang mewakili puluhan ormas Islam.
Pertama, rakyat bersatu membela Indonesia. Kedua, lawan pengkhianat bangsa dan negara. Ketiga, lawan oligarki dan penguasaan asing atas aset-aset negara. Keempat, tegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Kelima, rakyat bersatu menuntut penegakan hukum secara konsisten. “Hukum harus berlaku kepada siapa pun, termasuk pejabat tinggi, pengusaha besar, pemimpin partai, dan aparat negara,” tegas Bachtiar Nasir.
Namun, tuntutan kelima dinilai terlalu samar oleh Prof Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini hadir di panggung, dan mengaku sudah bertemu Kapolri pada hari sebelumnya.
Jimly, mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), itu menghendaki agar tuntutan kelima lebih tegas: putusan MK dan MA harus menjadi pegangan bagi lembaga negara untuk mengambil keputusan mengenai persoalan Gibran.
Dalam konteks aspirasi sebagian masyarakat, tuntutan itu menjadi semakin jelas arahnya. Para tokoh umat menghendaki pemakzulan Gibran, sebaimana banyak mereka kemukakan dalam berbagai kesempatan.
Jimly menegaskan, soal Gibran mesti segera diselesaikan melalui jalur konstitusional. Ia mengingatkan, keributan yang tak kunjung selesai dapat mengganggu stabilitas pemerintahan tiga tahun ke depan.
Karena itu, ia berharap para pimpinan delapan partai politik yang menentukan konfigurasi politik saat ini segera bermusyawarah dan mengambil keputusan. Mereka mesti menuntaskannya dalam masa persidangan yang akan datang.
Pernyataan Jimly menarik. Ia tidak sedang meminta masyarakat terus-menerus memperpanjang perdebatan. Ia justru meminta para pemegang kewenangan politik menyelesaikan persoalan yang sudah memasuki ranah hukum.
Kita mengetahui, pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Kontitusi (MK) menyatakan tak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Namun, MK tidak menerima permohonan para pemohon karena persoalan kedudukan hukum dan menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut.
Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi perkara Nomor 742 K/TUN/2026. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Kedua putusan itu memiliki objek dan konsekuensi hukum berbeda. Namun, keduanya menambah bobot persoalan yang harus dijelaskan oleh negara.
Kedua putusan itu memiliki objek dan konsekuensi hukum berbeda. Putusan MA menyangkut keabsahan keputusan administrasi pendidikan, sementara putusan MK memuat pertimbangan mengenai bukti persyaratan pendidikan Gibran dalam perkara yang diajukan ke lembaga tersebut.
Tentu, pemakzulan wakil presiden yang dituntut para tokoh tidak berlangsung otomatis akibat putusan administrasi tadi. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta tahapan pemberhentian presiden dan wakil presiden.
DPR harus menyampaikan pendapat, MK memeriksa dan memutus, kemudian MPR mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi. Karena itu, persoalan mendesaknya ialah bagaimana DPR dan pemerintah menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut.
Jimly, untuk itu, menghendaki keputusan politik terhadap Gibran melalui musyawarah para pemimpin partai. Publik pun berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai dasar hukum dan langkah penyelesaiannya.
Negara tidak boleh membiarkan persoalan sebesar ini menjadi bola liar yang terus menggelinding selama sisa masa pemerintahan. Ketidakjelasan berkepanjangan dapat menggerogoti kepercayaan publik sekaligus mengganggu konsentrasi pemerintahan.
Aksi Rakyat Bela Indonesia yang dimotori Bachtiar Nasir kini bergerak menuju konsolidasi yang lebih besar. Jika rencana Aksi Sejuta Umat di Monas terlaksana, tuntutan penyelesaian persoalan Gibran akan memasuki babak politik yang lebih luas.
Pertanyaannya, apakah para pimpinan partai dan lembaga negara akan segera mengambil keputusan? Ataukah rakyat harus kembali memenuhi lapangan dan jalan-jalan untuk menyuarakan tuntutan yang sama?
Walhasil, lima jari telah diangkat di Al-Azhar, dan nanti di Monas. Bola pun berada di tangan para pemegang kekuasaan. Mereka harus menunjukkan bahwa putusan pengadilan memiliki arti dan konsekuensi dalam kehidupan bernegara.
Indonesia milik seluruh rakyat. Jabatan publik harus tunduk pada konstitusi. Itulah pesan yang hendak dibawa Aksi Rakyat Bela Indonesia menuju Monas. (***)
Jurnalis: Cak AT – Ahmadie Thaha/
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 9/11/2026
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar