RUZKA INDONESIA — Orang tua di Kota Depok perlu memastikan anaknya mengikuti pendidikan anak usia dini (PUAD) sebelum masuk sekolah dasar (SD).
Wali Kota Depok, Supian Suri, mengingatkan pentingnya pendidikan melalui PAUD, TK, atau Raudhatul Athfal (RA), salah satunya karena Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) kini diperoleh melalui jenjang pendidikan tersebut.
Untuk membantu keluarga yang terkendala biaya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyiapkan program pendidikan gratis pada tingkat PAUD yang direncanakan mulai berjalan tahun depan.
Sebanyak 22 PAUD akan menjadi sasaran awal program tersebut, dengan alokasi dua PAUD di setiap kecamatan.
Supian mengatakan, kebijakan pendidikan anak usia dini perlu menjadi perhatian bersama, terlebih jumlah TK negeri di Kota Depok masih terbatas.
Saat ini, Depok baru memiliki dua TK negeri sehingga Pemkot menjajaki kerja sama dengan lembaga-lembaga PAUD, yang sebagian besar dikelola swasta.
“Sekarang harus melalui pendidikan usia dini, TK, PAUD, atau RA yang dibawa Kementerian Agama,” ujar Supian, Senin (12/10/2026).
Pemkot Depok Tawarkan Pembiayaan
Dalam penjajakan kerja sama tersebut, Pemkot Depok menawarkan pembiayaan sebesar Rp75 ribu per anak setiap bulan.
Namun, menurut Supian, sejumlah lembaga PAUD belum siap bergabung dengan skema pembiayaan tersebut karena biaya pendidikan yang mereka terapkan kemungkinan lebih tinggi.
“Saya meyakini bahwa masuk PAUD atau SPP PAUD per bulan lebih daripada Rp75 ribu. Di saat saya hitung Rp75.000, mereka banyak yang enggak siap, berarti memang bisa lebih dari angka itu,” jelasnya.
Ia menilai, keterbatasan biaya berpotensi membuat sebagian orang tua mengurungkan niat menyekolahkan anaknya di PAUD atau TK.
Karena itu, program PAUD gratis diharapkan menjadi solusi bagi keluarga yang membutuhkan.
“Makanya hadir PAUD gratis yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Depok, hanya dua PAUD per kecamatan,” terang Supian.
Meski baru menjangkau 22 PAUD, Supian Suri menegaskan tidak boleh ada anak Depok yang kehilangan kesempatan mengikuti pendidikan anak usia dini hanya karena tidak mampu membayar biaya sekolah.
Turun Melihat Kondisi
Ia meminta para lurah bersama RT/RW dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan masing-masing turun melihat kondisi warga.
“Jangan sampai ada anak yang harusnya masuk PAUD, dia tidak masuk PAUD karena di saat mereka tidak melalui pendidikan anak usia dini, mereka sulit masuk SD karena NISN, Nomor Induk Siswa Nasional, itu didapatnya di PAUD atau TK atau RA,” ungkap Supian.
Ia juga mengingatkan risiko yang dapat dihadapi anak apabila melewatkan pendidikan PAUD hingga usianya sudah memasuki usia sekolah dasar.
Menurutnya, anak tersebut berpotensi harus menempuh jalur pendidikan kesetaraan atau kejar paket.
“Saya enggak mau anak-anak kita berharap ada solusi terhadap kondisi-kondisi dengan keterbatasan sekolah negeri, termasuk PAUD yang ada di Kota Depok,” pungkas Supian. (***)
Jurnalis: Risjaddin Muhammad
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar