RUZKA INDONESIA – Menjadi peternak domba dan kambing ternyata bukan sekadar soal memelihara ternak hingga siap dijual.
Di balik pasar yang nilainya mencapai triliunan rupiah, masih ada pekerjaan rumah besar: bagaimana memastikan keuntungan dari bisnis tersebut benar-benar dirasakan peternak.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian Ateng Sutisna setelah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) periode 2026-2031 dalam Musyawarah Nasional (Munas) HPDKI 2026.
Ateng ingin HPDKI tidak hanya aktif ketika ada agenda organisasi. Ia mendorong organisasi tersebut hadir lebih dekat dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi peternak, mulai dari harga, pakan, kesehatan ternak, pembiayaan hingga akses pasar.
“Kita tidak kekurangan peternak tangguh. Yang masih kurang adalah sistem yang membuat ketangguhan mereka berubah menjadi posisi tawar dan kesejahteraan. HPDKI harus hadir setiap hari melalui data, layanan, pasar, kesehatan ternak, dan pembelaan kebijakan, bukan hanya hadir ketika ada acara,” kata Ateng, seperti dikutip dari berbagai sumber.
Pasar domba dan kambing ternyata sangat besar
Ateng melihat subsektor domba dan kambing sedang berada dalam momentum penting.
Kebutuhan terhadap komoditas tersebut terus terbuka, mulai dari akikah, kurban, kebutuhan protein hewani, peluang ekspor, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga potensi pasar hewan dam haji jemaah Indonesia di dalam negeri.
Ekosistem domba dan kambing nasional diperkirakan menyerap lebih dari 7,4 juta ekor per tahun.
Dari jumlah tersebut, sekitar 6,3 juta ekor berasal dari kebutuhan akikah dan sekitar 1,03 juta ekor untuk kurban. Ada pula peluang pasar ekspor ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
Perputaran ekonomi dari ekosistem ini diperkirakan mencapai sekitar Rp18,5 triliun per tahun.
Namun, angka besar tersebut belum otomatis membuat peternak ikut menikmati besarnya perputaran uang.
Peternak masih sering berada di posisi price taker
Menurut Ateng, peternak rakyat masih menghadapi sejumlah persoalan klasik.
Mulai dari skala usaha yang kecil dan tersebar, biaya pakan yang tinggi, kualitas bibit yang belum seragam, ancaman penyakit, panjangnya rantai perdagangan hingga minimnya informasi mengenai harga.
Kondisi tersebut membuat peternak sering berada pada posisi price taker, yakni menerima harga yang terbentuk di pasar.
Ketika harga turun atau pasokan meningkat, peternak menjadi pihak yang harus menanggung tekanan. Di sisi lain, biaya pakan dan operasional terus berjalan.
“Pasar kita besar, tetapi pertanyaannya adalah berapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di kandang peternak. Jangan sampai ekonomi domba dan kambing tumbuh, tetapi peternaknya tetap berada pada posisi paling lemah dalam rantai usaha,” ujar Ateng.
Pakan dan kesehatan ternak jadi pekerjaan rumah
Pakan menjadi salah satu persoalan yang paling menentukan biaya produksi.
Perubahan cuaca dan iklim juga dapat memengaruhi ketersediaan hijauan serta sumber air. Jika peternak semakin bergantung pada pakan komersial, keuntungan usaha bisa semakin tertekan.
Ateng juga menilai skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu menyesuaikan karakter peternakan.
Sebab, siklus penggemukan, kebuntingan, kelahiran hingga pemeliharaan ternak tidak selalu cocok dengan pola pembayaran kredit konvensional.
Karena itu, ia mendorong KUR berbasis klaster dengan tenor dan masa tenggang yang disesuaikan dengan siklus produksi ternak.
Selain biaya produksi, kesehatan hewan juga menjadi perhatian
Penyakit seperti Peste des Petits Ruminants (PPR), antraks, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), hingga ORF dinilai dapat mengancam aset peternak apabila biosekuriti dan sistem respons penyakit tidak berjalan baik.
Domba Padjadjaran G1 diluncurkan
Munas HPDKI 2026 juga menjadi momentum memperkenalkan hasil pengembangan sumber daya genetik ternak melalui peluncuran Domba Padjadjaran G1.
Domba tersebut dikembangkan sebagai galur komposit melalui persilangan domba Dorper jantan dengan domba Garut betina.
Generasi F1 dengan komposisi D50:G50 kemudian disilangkan kembali dengan domba Dorper jantan hingga menghasilkan Domba Padjadjaran G1 dengan komposisi D75:G25.
Pengembangan ini dirancang untuk menggabungkan kemampuan adaptasi dan karakter reproduksi domba Garut dengan potensi pertumbuhan serta produksi daging domba Dorper.
Harapannya, Domba Padjadjaran G1 bisa mendukung usaha perbibitan dan penggemukan sekaligus meningkatkan produktivitas ternak.
Peluncuran tersebut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Prof. Rachmat Pambudy, Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Arief S. Kartasasmita, Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., serta Ketua DPP HPDKI H. Ateng Sutisna.
Ateng siapkan lima agenda HPDKI 2026-2031
Ateng tidak ingin Munas HPDKI berhenti pada pergantian ketua.
Ia mengusulkan lima agenda utama yang akan menjadi acuan kepengurusan periode 2026-2031.
Pertama, membangun Satu Data HPDKI yang memuat data anggota, populasi ternak, kapasitas pasok, harga, kesehatan ternak hingga transaksi.
Kedua, membangun klaster dan usaha kolektif peternak melalui koperasi, BUMDes maupun agregator.
Ketiga, memperkuat layanan produktivitas dan kesehatan ternak melalui pencatatan performa, perbaikan bibit, pakan mandiri, biosekuriti, vaksinasi dan jejaring tenaga kesehatan hewan.
Keempat, memperluas pasar sepanjang tahun. Tidak hanya mengandalkan kurban dan akikah, tetapi juga membidik pasar dam haji domestik, hotel, restoran, katering, ritel, produk olahan, perdagangan antardaerah hingga ekspor.
Kelima, memperkuat profesionalisme organisasi dengan indikator kerja yang dapat diperiksa anggota, laporan berkala, audit tahunan serta memperbesar ruang bagi pemuda, perempuan dan daerah.
“Ukuran keberhasilannya sederhana, tetapi harus bisa diukur: biaya pakan turun, kematian ternak menurun, produktivitas dan bobot jual naik, informasi harga semakin terbuka, kontrak pasar bertambah, serta semakin banyak anak muda dan perempuan melihat peternakan sebagai usaha masa depan,” katanya.
Jangan sampai peternak cuma jadi penonton
Bagi Ateng, agenda terbesar HPDKI bukan sekadar membesarkan organisasi, tetapi memastikan peternak memiliki posisi yang lebih kuat dalam ekosistem usaha.
Karena itu, ia mendorong kontestasi dalam Munas tidak meninggalkan sekat setelah pemilihan selesai.
Menurutnya, proses tersebut harus menjadi ruang adu gagasan dan rekam jejak. Setelah kepemimpinan ditetapkan, seluruh kekuatan organisasi harus kembali bekerja bersama.
“Kontestasi harus menjadi adu gagasan, rekam jejak, dan kesiapan melayani. Seusai Munas, siapa pun yang memperoleh amanah wajib merangkul semua kekuatan HPDKI. Peternak rakyat tidak boleh menjadi penonton di organisasinya sendiri,” pungkas Ateng. (***)
Jurnalis: Eko Widiantoro
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar