RUZKA INDONESIA — Persoalan sengketa lahan yang melibatkan sejumlah desa di Kecamatan Sukamakmur menjadi sorotan utama dalam agenda Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) II Amin Sugandi masa Sidang III Tahun 2025–2026 di Kecamatan Sukamakmur, Senin (13/07/2026).
Dalam kesempatan tersebut, aparatur desa meminta dukungan legislatif untuk menyelesaikan konflik agraria yang dinilai menghambat pembangunan kawasan.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Sukamakmur, Budiyanto, mengungkapkan bahwa ketidakpastian status lahan menjadi ganjalan besar bagi masyarakat.
Berdasarkan catatannya delapan Desa masuk dalam lingkaran klaim lahan oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan dan 2 Desa lain menghadapi persoalan serupa yang sebelumnya juga telah dilaporkan oleh pihak Kecamatan Sukamakmur.
Ia mencontohkan salah satu persoalan yang terjadi di Desa Sukawangi sekitar 35 hektare lahan masih terombang-ambing dalam status sengketa. Menurutnya kepastian status lahan sangat di butuhkan agar masyarakat dapat hidup dengan tenang dan pembangunan desa tidak terus terhambat.
“Kami membutuhkan dukungan dari para anggota dewan agar permasalahan ini dapat segera ditindaklanjuti. Kepastian status lahan sangat dibutuhkan agar masyarakat tenang dan pembangunan desa tidak terus terhambat,” tegas Budiyanto.
Ia menambahkan, pihak pemerintah desa siap bersinergi dan mendukung penuh program pembangunan DPRD Kabupaten Bogor demi mendongkrak kesejahteraan warga setempat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Golkar Dapil II, Amin Sugandi, mengatakan persoalan sengketa lahan di Sukamakmur sebenarnya sudah masuk dalam radar perhatian lintas sektoral mulai dari Kementerian Desa, Kementerian Kehutanan, hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gencar Menyisir Berbagai Pelanggaran Pertanahan
Amin menjelaskan bahwa saat ini Komisi I memang sedang gencar menyisir berbagai pelanggaran pertanahan, seperti Sengketa lahan antara warga dengan pihak ketiga atau pengembang, penyimpangan perizinan kawasan, maraknya pembangunan perumahan atau kavling ilegal (tanpa izin resmi).
“Banyak masyarakat yang dirugikan. Mereka sudah tinggal di suatu kawasan, tetapi tidak bisa memiliki sertifikat karena masalah legalitas dari pihak pengembang. Ini menjadi perhatian serius kami di Komisi I,” kata Amin.
Untuk mempercepat langkah konkret, Amin, mendorong pemerintah desa agar segera melayangkan pengajuan resmi terkait konflik lahan di wilayah masing-masing ke DPRD.
“Silakan diajukan secara resmi agar ada dasar kuat bagi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mengintervensi mencari solusi. Kalau tidak segera ditangani, masyarakat akan terus menagih kepastian kepada kepala desa,” imbuhnya.
Amin, mengingatkan masyarakat agar bersabar mengingat pengurusan sengketa agraria bukanlah perkara instan. Banyak tahapan hukum dan urusan administrasi pelik yang harus diurai satu per satu.
“Kami memahami masyarakat ingin persoalan ini cepat selesai. Namun, memang ada proses panjang yang harus ditempuh. Komisi I tetap berkomitmen mengawal masalah ini hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan,” pungkas Amin. (***)
Jurnalis: Dwi Retno Sari
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar