RUZKA INDONESIA — Ratusan warga yang tergabung dalam Presidium Gabungan Asosiasi Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Majalengka menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD dan Pendopo Bupati Majalengka, Rabu (08/07/2026).
Mereka menyuarakan dukungan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sekaligus meminta pemerintah segera memberikan kepastian hukum dan mencabut moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah memasuki tahap persiapan.
Di balik tuntutan yang disampaikan, ada kisah yang menyentuh perhatian. Seorang pekerja dapur SPPG bernama Yogasworo (43) tak kuasa menahan tangis ketika menceritakan perubahan hidupnya sejak bekerja dalam program MBG.
Menurut Yogasworo, sebelum bergabung sebagai pekerja pencuci ompreng di salah satu dapur gizi, ia hidup tanpa pekerjaan tetap.
Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ia harus menjalani berbagai pekerjaan serabutan, mulai dari menjadi buruh bangunan hingga mencari paku bekas di aliran sungai.
“Ini jujur, tidak ada mengada-ada. Sebelum bekerja di MBG saya pengangguran. Kadang jadi kuli bangunan, kadang mencari paku di kali dari sampah. Itu kenyataannya,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.
Ia mengaku penghasilannya saat itu sangat jauh dari cukup. Dalam sehari, hasil mencari paku hanya berkisar Rp4.000 hingga Rp8.000. Pendapatan tersebut bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.
“Kalau dulu mencari paku di sungai, sehari paling dapat Rp4.000 sampai Rp8.000. Sekarang alhamdulillah, sejak ada MBG anak dan istri saya ikut bahagia. Kebutuhan keluarga bisa lebih terpenuhi,” katanya.
Yogasworo yang kini memiliki dua anak, salah satunya masih bayi dan satu lagi duduk di bangku SMA, mengaku kehidupannya berubah sejak bekerja di dapur MBG. Karena itu, ia berharap program tersebut terus berlanjut.
“Buat saya pribadi, MBG sangat membantu. Saya selalu berdoa semoga program ini tetap berjalan karena benar-benar membantu keluarga kami,” ucapnya.
Tak hanya Yogasworo, keresahan juga dirasakan para pekerja dapur lainnya setelah adanya moratorium pembangunan dan operasional sejumlah dapur SPPG. Mereka khawatir kehilangan mata pencaharian apabila kebijakan tersebut berlangsung terlalu lama.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Maman Rahmana, menegaskan Program MBG bukan hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga telah menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Program MBG adalah urat nadi baru bagi ekonomi dan kesehatan masyarakat. Ada multiplier effect yang nyata. Pengangguran terserap, petani, peternak, hingga pelaku UMKM ikut merasakan manfaat karena menjadi pemasok kebutuhan dapur MBG,” tegasnya dalam orasi.
Dalam aksi tersebut, Presidium Gabungan Asosiasi MBG Kabupaten Majalengka menyerahkan empat poin tuntutan kepada pemerintah.
Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program MBG, mendukung evaluasi pelaksanaan program agar bebas dari praktik korupsi, mendorong pemerintah menerbitkan dasar hukum tetap berupa Peraturan Pemerintah, serta meminta pencabutan moratorium pembangunan dapur SPPG yang telah memasuki tahap persiapan, sembari mendukung penghentian sementara pendaftaran dapur baru.
Aspirasi massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Majalengka saat aksi berlangsung di gedung dewan. Selanjutnya, ketika massa bergerak menuju Pendopo Bupati, perwakilan aliansi diterima oleh Wakil Bupati Majalengka bersama Sekretaris Daerah.
Pemerintah daerah menyatakan siap mengawal aspirasi tersebut dan meneruskannya kepada pemerintah pusat. Sebagai bentuk komitmen, Ketua DPRD, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah menandatangani dokumen kesepakatan bersama perwakilan aliansi sebagai bukti dukungan untuk menyampaikan suara masyarakat Majalengka kepada para pengambil kebijakan di Jakarta.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP hingga seluruh peserta membubarkan diri secara damai. (***)
Jurnalis: Eko Widiantoro
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar