RUZKA INDONESIA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Juni 2026 dinilai sebagai langkah strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung pesan politik yang kuat mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program prioritas nasional.
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, menilai pergantian Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya merupakan bentuk shock therapy atau terapi kejut yang sengaja dilakukan Presiden Prabowo untuk memperkuat disiplin birokrasi dan memastikan program unggulan pemerintah berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Menurut Handi, langkah tersebut sejalan dengan peringatan yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo saat peringatan Hari Lahir Pancasila. Presiden menegaskan bahwa, “kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit.”
Ia menjelaskan bahwa BGN memegang peran sentral dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hingga Mei 2026 dilaporkan telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Dengan cakupan sebesar itu, program MBG menjadi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern sekaligus menghadapi tantangan tata kelola yang kompleks.
Handi menilai pergantian pimpinan BGN tidak dapat dipandang sebagai rotasi jabatan biasa.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan respons terhadap berbagai hasil evaluasi yang menyoroti persoalan kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, pengawasan kualitas makanan, hingga audit internal terkait aspek keuangan program.
Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif manajemen publik, terapi kejut kerap digunakan ketika pemimpin ingin memutus pola kerja lama yang dianggap tidak lagi efektif.
Melalui pergantian yang cepat dan tegas, organisasi diingatkan bahwa status quo tidak dapat dipertahankan apabila menghambat pencapaian tujuan program.
Kualitas Layanan
Menurut Handi, pesan utama yang ingin disampaikan Presiden adalah bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan, akuntabilitas anggaran, serta kepatuhan terhadap standar operasional.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada lembaga yang kebal terhadap evaluasi, termasuk lembaga yang menjalankan program prioritas pemerintah.
Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut mencerminkan pendekatan performance-based governance, yakni model kepemimpinan yang menjadikan kinerja sebagai dasar utama dalam mengevaluasi pejabat publik.
Pendekatan serupa, kata Handi, telah lama diterapkan di sejumlah negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok, di mana pejabat yang gagal mencapai target strategis dapat diganti sebelum masa jabatannya berakhir.
Meski demikian, Handi menegaskan bahwa pergantian pimpinan tidak seharusnya dimaknai sebagai kegagalan total BGN.
Ia menilai pemerintah tetap memberikan apresiasi kepada jajaran sebelumnya yang telah membangun fondasi awal kelembagaan dan menjalankan tahap awal implementasi MBG.
“Justru karena fondasi telah dibangun, tantangan berikutnya adalah meningkatkan kualitas implementasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Handi menilai pergantian tersebut juga menjadi ujian bagi gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang sejak awal dikenal menekankan disiplin, efektivitas, dan orientasi hasil.
Menurutnya, keberhasilan keputusan ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen baru dalam melakukan perbaikan nyata terhadap pelaksanaan program MBG.
Reformasi Organisasi
Ia mengingatkan bahwa apabila persoalan yang sama terus berulang, publik dapat mempertanyakan apakah akar masalah terletak pada individu pimpinan atau justru pada desain kelembagaan dan sistem pengawasan yang belum matang. Karena itu, reformasi organisasi dan tata kelola keuangan harus berjalan beriringan dengan pergantian kepemimpinan.
Handi juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap dapur umum dan mitra penyedia makanan di seluruh rantai pasok untuk mencegah kebocoran anggaran dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program bantuan makanan, melainkan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Perbaikan gizi anak-anak Indonesia diyakini akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.
Handi menilai pergantian Kepala BGN menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tidak ingin mengambil risiko terhadap program yang menjadi simbol utama pemerintahannya.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa target besar harus diiringi standar pelaksanaan yang tinggi dan pengawasan yang ketat.
Pada akhirnya, kata Handi, ukuran keberhasilan tidak terletak pada siapa yang menjabat sebagai Kepala BGN, melainkan pada keberhasilan negara memastikan jutaan anak Indonesia memperoleh makanan bergizi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Jika tujuan itu tercapai, maka terapi kejut Presiden Prabowo akan dikenang sebagai keputusan yang tepat pada waktu yang tepat,” tutupnya. (***)
Jurnalis/Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar