RUZKA INDONESIA — Klaim sejumlah lembaga survei yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih berada di angka yang sangat tinggi mulai mendapat sorotan tajam.
Pasalnya, realitas di lapangan yang diwarnai oleh tekanan ekonomi dinilai bertolak belakang dengan angka-angka tersebut.
Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sekaligus Peneliti di Lembaga Riset Index Institute, Denny Charter, secara terbuka membantah hasil rilis beberapa lembaga yang mematok angka kepuasan di atas 70 persen.
Diketahui sebelumnya, data dari IndexPolitica mencatat angka 70,77%, sementara Poltracking berada di angka 72,2%.
Menurut Denny, di tengah kondisi negara yang sedang menghadapi tantangan berat—mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah, defisit fiskal yang mendekati batas, ketidakpastian iklim investasi, hingga ketimpangan sosial—angka kepuasan yang realistis dan “ideal” seharusnya hanya berada di kisaran 40 hingga 55 persen.
“Ini bukan sekadar prediksi survei, melainkan estimasi objektif yang dibangun berdasarkan logika ekonomi, psikologi perilaku, ilmu politik, serta pola historis pemerintahan di negara berkembang yang menghadapi tantangan serupa. Premis utamanya jelas: kondisi ekonomi kita saat ini sedang kacau,” ujar Denny Charter kepada awak media, Jumat (05/06/2026)
Dalam analisis komprehensifnya, Denny membedah anomali hasil survei tersebut melalui empat indikator utama:
- Ekonomi sebagai Penggerak Utama Kepuasan.
Denny merujuk pada teori economic voting, di mana kepuasan publik sangat bergantung pada persepsi mereka terhadap kondisi ekonomi pribadi maupun nasional.
Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan jauh dari target ambisius 8 persen, naiknya inflasi harga pangan, serta dominasi lapangan kerja informal.
“Dalam kondisi stagflasi ringan atau perlambatan konsumsi kelas menengah bawah, masyarakat yang rasional pasti akan memberikan penilaian rendah. Studi lintas negara di negara berkembang membuktikan, sangat jarang kepuasan publik bisa melampaui 60 persen jika pertumbuhan PDB di bawah 6 persen dan daya beli masyarakat terus tergerus,” paparnya.
Oleh karena itu, mayoritas publik logisnya berada di posisi “netral hingga tidak puas”.
- Kegagalan Manajemen Ekspektasi (Gap Janji vs Realitas).
Lebih lanjut, Denny menyoroti hilangnya honeymoon effect atau bulan madu pemerintahan baru. Kepuasan awal yang tinggi karena harapan masyarakat bisa dengan cepat terjun bebas jika realisasi program meleset.
Secara psikologis, kerugian akibat ekonomi yang memburuk dirasakan dua kali lipat lebih kuat oleh masyarakat dibandingkan keuntungan.
“Program-program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara konseptual memang bagus.
Tapi ketika pelaksanaannya membuat defisit membengkak, investasi asing ragu, dan manfaatnya tidak merata, persepsi kegagalan akan menyebar dengan sangat cepat,” jelasnya.
- Faktor Non-Ekonomi, Kesenjangan Kelas, dan Efek Media.
Tingkat kepercayaan (trust) tidak hanya dipengaruhi oleh ekonomi, tetapi juga transparansi, kompetensi, dan responsivitas pemerintah. Denny mencatat adanya perbedaan persepsi yang tajam antara masyarakat pedesaan dan perkotaan.
Masyarakat pedesaan atau kelas bawah mungkin masih mentolerir karena adanya efek bantuan sosial. Namun, kelompok urban dan kelas menengah jauh lebih kritis terhadap inflasi dan sulitnya mencari kerja.
“Ditambah lagi dengan amplifikasi di media sosial, persepsi soal kacaunya situasi saat ini membuat kepuasan objektif publik jauh lebih rendah dari apa yang diklaim,” imbuh Denny.
- Tolok Ukur Historis yang Tidak Bisa Diabaikan.
Denny juga mengajak publik untuk melihat sejarah. Berbeda dengan krisis 1998 di mana kepuasan runtuh total akibat kontraksi ekonomi minus 13 persen, pada periode stabil pasca-reformasi (pertumbuhan 5%), kepuasan historis biasanya fluktuatif di rentang 50-70 persen.
“Jika dikomparasikan dengan negara-negara di Amerika Latin atau Asia Tenggara lainnya, pemerintahan dengan pertumbuhan ekonomi moderat dan segudang tantangan struktural seperti utang dan ketimpangan, jarang sekali bisa mempertahankan approval rating di atas 60 persen dalam waktu lama,” kata Denny.
Sebagai penutup, Denny menegaskan bahwa angka 40-55 persen bukanlah indikator kehancuran, melainkan titik keseimbangan yang wajar.
“Rentang 40-55 persen itu sudah cukup untuk legitimasi dasar. Tapi, ini adalah sinyal peringatan keras bahwa pemerintah harus segera melakukan perbaikan, bukan malah terlena dengan angka 70 persen yang semu,” pungkasnya. (***)
Jurnalis/Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar