RUZKAINDONESIA — Yth. Bapak Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Bapak Presiden yang kami hormati.
Kami menyimak pidato Bapak di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026. Di sela acara Peresmian Museum Marsinah dan Panen Raya Jagung, Bapak melempar kalimat yang kemudian meledak di jagat maya: “Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok.”
Tepuk tangan riuh. Tawa pecah. Kalimat itu terdengar segar, membumi, bahkan menghibur. Seolah Bapak sedang menepuk pundak rakyat: santai saja, kita baik-baik saja.
Tapi izinkan kami, Pak. Kami rakyat kecil yang Bapak sebut tidak pakai dolar itu, untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak terdengar dari atas panggung: ada sesuatu yang jauh lebih sunyi di balik tepuk tangan itu. Dan ia jauh lebih berbahaya dari sekadar angka kurs di layar bursa.
Benar Secara Huruf, Salah Secara Makna
Bapak Presiden, kami akui: secara harfiah, Bapak tidak bohong. Pedagang di Sulawesi, petani di Jawa Timur, nelayan di Madura, ibu rumah tangga di Kalimantan dan seluruh rakyat di negeri yang Bapak pimpin, kami semua bertransaksi dengan rupiah. Tidak ada yang menawar cabai, beras, atau minyak goreng dengan lembaran dolar di warung kampung. Itu benar.
Tapi kebenaran yang setengah itu justru lebih berbahaya dari kebohongan yang utuh.
Karena pertanyaan yang sesungguhnya bukan “apakah orang desa memegang dolar?” melainkan “apakah harga barang yang mereka beli setiap hari bebas dari pengaruh dolar?”
Dan jawabannya: tidak. Sama sekali tidak
Dolar Masuk Lewat Pintu Belakang, Pak
Bapak Presiden, beras kami beli pakai rupiah. Tapi pupuk urea yang menyuburkan sawah itu, bahan bakunya sebagian besar diimpor. Tempe dan tahu adalah makanan paling murah di meja-meja makan desa kami. Tapi kedelainya? Lebih dari 80 persen diimpor dari Amerika Serikat dan Brasil, dibayar dalam dolar.
Orang kampung naik angkot ke pasar. Bahan bakarnya? Minyak mentah impor, yang harganya bergerak mengikuti pasar global dan dikutip dalam dolar per barel. Petani membajak sawah dengan traktor tua. Suku cadangnya? Mayoritas dari luar negeri.
Ini bukan teori ekonomi yang rumit, Pak. Ini fakta belanja harian yang bisa Bapak cek di warung mana pun, di desa mana pun, di pelosok Indonesia mana pun.
Data Badan Pusat Statistik berbicara lebih keras dari tepuk tangan di Nganjuk kemarin: nilai impor Indonesia pada Januari hingga Maret 2026 mencapai 61,30 miliar dolar AS, naik 10,05 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Impor bahan baku dan penolong saja mencapai 43,17 miliar dolar AS.
Neraca perdagangan kita memang surplus 5,55 miliar dolar AS tapi jangan salah baca, Pak. Di balik angka yang terkesan membanggakan itu, sektor migas kita masih defisit 5,08 miliar dolar AS. Artinya, ketergantungan kita pada energi impor berbasis dolar bukan isapan jempol. Ia nyata, dan ia mahal.
Angka-angka itu tidak berhenti di pelabuhan. Ia merambat ke harga pupuk, ke ongkos angkut, ke harga minyak goreng, ke tagihan listrik. Ketika dolar menguat dan rupiah melemah ke level Rp 17.660 per dolar seperti per 16 Mei 2026, seluruh rantai impor itu bergetar. Dan getarannya paling keras dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya dolar: petani kecil, pedagang warung, buruh tani harian.
Jadi dolar memang tidak masuk ke dompet kami, Pak. Tapi dolar sangat lancar masuk ke harga barang yang kami beli setiap hari. Lewat pintu belakang. Diam-diam. Tanpa kami sadari.
Warung Kampung Tahu, Istana Belum Tentu
Bapak Presiden, di warung-warung kecil di pelosok desa, pemiliknya tidak perlu membaca laporan kurs untuk merasakan efek pelemahan rupiah. Mereka cukup membuka nota dari distributor. Minyak goreng naik Rp2.000 per liter. Mi instan naik Rp1.500 per bungkus. Gula naik Rp2.000 per kilogram. Sabun naik Rp1.000. Telur naik Rp3.000 per kilogram.
Mereka tahu harus menaikkan harga ke pembeli. Tapi pembeli adalah tetangga sendiri, buruh, petani, dan ibu-ibu yang penghasilannya tidak pernah naik secepat harga barang. Akhirnya yang terjadi bukan sekadar kenaikan harga. Daya beli turun. Utang warung menumpuk. Ekonomi kampung melambat.
Petani yang paling diam menanggung beban adalah petani kecil. Saat rupiah melemah, biaya produksi naik: pupuk lebih mahal, ongkos angkut membengkak, harga pestisida ikut terkerek. Tapi harga jual panen mereka belum tentu ikut naik bahkan sering tertahan oleh permainan tengkulak dan lemahnya posisi tawar petani di rantai distribusi. Hasilnya: margin keuntungan makin tipis, bahkan bisa berbalik jadi rugi.
Inilah ironi paling pedih yang ingin kami sampaikan kepada Bapak: orang yang paling tidak memegang dolar justru paling terpukul ketika dolar menguat.
Retorika yang Meremehkan Kami
Bapak Presiden, kami mau berbaik sangka. Mungkin Bapak sedang mencoba menenangkan pasar, menghindari kepanikan massal, menjaga psikologi ekonomi publik. Itu sah-sah saja.
Tapi ada masalah mendasar dalam cara Bapak melakukannya.
Ketika tekanan ekonomi yang nyata dijawab dengan kalimat seenteng “orang desa tidak pakai dolar,” Bapak sedang melakukan dua hal sekaligus yang sama-sama bermasalah.
Pertama, Bapak menyederhanakan masalah yang kompleks menjadi slogan yang enak didengar. Pelemahan rupiah bukan sekadar angka di layar bursa. Ia adalah ancaman nyata terhadap kemampuan negara membayar utang luar negeri, mengimpor bahan pangan dan energi, serta menjaga harga kebutuhan pokok.
Mereduksi itu semua menjadi “tenang saja, orang desa tidak pakai dolar” adalah penghinaan terhadap kompleksitas masalah yang sedang kami hadapi setiap hari.
Kemudian yang kedua dan ini yang lebih serius, Bapak sedang membangun ilusi bahwa ekonomi desa adalah ekonomi tertutup yang berdiri sendiri, steril dari pusaran global. Padahal ekonomi kami, sampai ke warung paling terpencil di pelosok desa, sudah lama terintegrasi ke dalam rantai kapitalisme internasional. Dari benih, pupuk, bahan pangan, energi, mesin, hingga teknologi, semuanya terhubung ke harga global yang diukur dalam dolar.
Pernyataan “orang desa tidak pakai dolar” bukan sekadar kurang tepat secara ekonomi, Pak. Ia mencerminkan cara negara memandang kami: sebagai audiens yang perlu dihibur, bukan warga negara yang perlu dihormati dengan fakta.
Tidak Tahu, atau Pura-Pura Tidak Tahu?
Bapak Presiden, izinkan kami mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak nyaman bukan untuk menyerang, tapi untuk menuntut pertanggungjawaban.
Apakah pernyataan itu lahir dari ketidakpahaman tentang bagaimana ekonomi Indonesia sesungguhnya bekerja? Ataukah itu pernyataan yang disengaja, retorika yang dirancang untuk meredam kecemasan publik, mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih struktural, dan memperkuat citra Bapak sebagai pemimpin yang “membumi” dan dekat rakyat?
Kedua kemungkinan itu sama-sama bermasalah.
Jika Bapak tidak tahu: seorang Kepala Negara yang mengelola ekonomi terbesar di Asia Tenggara seharusnya memahami bahwa ketergantungan impor Indonesia pada dolar bukan isu pinggiran. Ini adalah titik kerentanan strategis yang sudah lama jadi pekerjaan rumah yang tak kunjung tuntas.
Jika Bapak tahu tapi tetap bicara begitu: maka ini bukan retorika yang membumi. Ini adalah retorika yang membodohi kami.
Yang Kami Butuhkan dari Bapak
Bapak Presiden, kami tidak butuh Bapak meminta kami tidak panik. Kami butuh Bapak yang panik dalam artian yang produktif: panik untuk segera mempercepat substitusi impor, membangun kedaulatan pangan yang nyata bukan sekadar slogan, memperkuat nilai tambah produk pertanian lokal, dan membenahi rantai distribusi yang selama ini mencekik kami.
Petani Indonesia adalah tulang punggung bangsa, Bapak sendiri yang sering mengatakannya. Tapi tulang punggung itu selama ini menanggung beban paling berat tanpa perlindungan yang memadai dari guncangan ekonomi global.
Karena itu, ketika Bapak berkata “orang desa tidak pakai dolar” sambil dikelilingi tepuk tangan, ada satu suara yang tak terdengar dari panggung itu: suara petani kecil yang pulang ke rumah dengan kantong tipis, karena harga pupuk naik sementara harga gabah tak bergerak.
Ia tidak pakai dolar, Pak. Tapi ia merasakannya. Setiap hari.
Hormat kami,
Saya, salah satu rakyat yang Anda pimpin. (***)
Penulis: Djoni Satria/Kolumnis
Komentar