RUZKA INDONESIA — Langkah besar tengah digerakkan BPJS Ketenagakerjaan Bogor-Cileungsi dalam memperluas perlindungan bagi pekerja informal. Tidak tanggung-tanggung, target ambisius pun dipasang: melindungi hingga 1 juta pekerja informal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Target tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Melalui program Perisai Desa, BPJS Ketenagakerjaan Bogor-Cileungsi mulai membangun sistem perlindungan berbasis desa yang menjangkau hingga ke pelosok, melibatkan ratusan kader, serta menyasar langsung masyarakat yang selama ini belum tersentuh secara optimal.
Dengan total 416 desa di Kabupaten Bogor, program ini menjadi salah satu upaya paling masif dalam menghadirkan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat akar rumput.
Gerakan Nyata dari Desa
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor-Cileungsi, Andi Widya Leksana, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar inovasi, melainkan kebutuhan mendesak.
“Target utama kami adalah kurang lebih 1 juta pekerja informal di Kabupaten Bogor. Ini menjadi sasaran utama yang harus kita capai bersama,” ujar Andi kepada RUZKA INDONESIA beberapa waktu lalu di Ciseeng, Bogor.
Menurutnya, selama ini pekerja informal menjadi kelompok yang paling rentan terhadap risiko sosial ekonomi, mulai dari kecelakaan kerja hingga kehilangan penghasilan.
Namun ironisnya, sebagian besar dari mereka belum memiliki perlindungan jaminan sosial.
“Kita ingin memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal. Semua harus mendapatkan perlindungan yang layak,” tegasnya.
Untuk itu, pendekatan berbasis desa dinilai sebagai strategi paling efektif.
“Kita tidak bisa hanya menunggu masyarakat datang ke kantor. Kita harus hadir langsung di tengah mereka,” tambah Andi.
416 Perisai Desa Jadi Ujung Tombak
Dalam menjalankan program ini, BPJS Ketenagakerjaan Bogor-Cileungsi mengandalkan kekuatan lokal melalui 416 kader Perisai Desa, yang masing-masing akan bergerak di wilayahnya.
Para kader ini bukan sekadar relawan, melainkan agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan program, membantu pendaftaran, hingga mendampingi masyarakat dalam proses klaim.
“Melalui 416 kader Perisai Desa ini, kita bergerak bersama untuk memberikan perlindungan kepada pekerja informal di seluruh desa,” jelas Andi.
Keunggulan dari pendekatan ini terletak pada kedekatan para kader dengan masyarakat.
“Karena mereka berasal dari desa itu sendiri, mereka lebih memahami kondisi warga dan lebih mudah membangun kepercayaan,” ujarnya.
Dengan demikian, pendekatan yang digunakan bukan hanya administratif, tetapi juga berbasis hubungan sosial yang kuat.
Tidak hanya fokus pada jumlah peserta, program Perisai Desa juga menghadirkan layanan yang komprehensif bagi masyarakat.
Ruang lingkup layanan Perisai Desa mencakup:
- Sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat desa
- Pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan secara langsung di tingkat desa
- Edukasi manfaat program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
- Pendampingan klaim bagi peserta atau keluarga yang mengalami musibah
- Monitoring dan pendataan pekerja informal secara berkelanjutan
Dengan layanan tersebut, masyarakat tidak lagi harus mengakses layanan secara mandiri ke kantor cabang, melainkan mendapatkan kemudahan langsung di lingkungan tempat tinggal mereka.
(Foto: Dok. BPJS Ketenagakerjaan Bogor- Cileungsi)
Pendekatan ini juga menjadi solusi konkret dalam menjawab keterbatasan akses yang selama ini menjadi kendala utama bagi pekerja informal di wilayah pelosok.
Target Realistis: 50 Pekerja per Desa
Meski memiliki target besar, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan langkah awal yang realistis dan terukur. Setiap kader Perisai Desa ditargetkan mampu mendaftarkan minimal 50 pekerja informal di wilayahnya masing-masing.
“Kalau setiap kader bisa mendaftarkan minimal 50 pekerja, maka dampaknya akan sangat signifikan,” kata Andi.
Jika dikalikan dengan jumlah desa, angka tersebut menjadi pijakan awal yang kuat menuju target 1 juta pekerja terlindungi.
Namun lebih dari sekadar angka, Andi menekankan bahwa yang terpenting adalah keberlanjutan program.
“Yang kita bangun bukan hanya jumlah peserta, tetapi sistem yang berkelanjutan,” jelasnya.
Masih Tahap Awal, Fokus pada Literasi
Saat ini, program Perisai Desa masih berada pada tahap penguatan, khususnya dalam hal edukasi dan peningkatan literasi masyarakat.
“Saat ini mereka masih dalam tahap pembentukan kader, serta meningkatkan awareness dan literasi masyarakat terhadap program BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Andi.
Ia mengakui bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada akses, tetapi juga pada pemahaman masyarakat.
Banyak pekerja informal yang belum memahami pentingnya jaminan sosial, atau bahkan tidak mengetahui manfaat yang bisa mereka dapatkan.
“Ini yang harus kita ubah. Masyarakat harus paham bahwa perlindungan itu penting,” katanya.
Pendampingan Intensif dan Monitoring Ketat
Untuk memastikan program berjalan optimal, BPJS Ketenagakerjaan tidak melepas para kader begitu saja.
Pendampingan intensif pun dilakukan, termasuk bimbingan teknis dan monitoring secara berkala.
“Kami akan membimbing mereka selama kurang lebih satu bulan agar benar-benar siap dan mampu bergerak secara mandiri,” ujar Andi. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk mencari strategi terbaik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Kami akan melakukan monitoring dan evaluasi bersama, mencari strategi yang paling efektif dan efisien,” tambahnya.
“Tidak hanya itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan juga akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan implementasi berjalan sesuai harapan dengan memberikan perlindungan secara simbolis kepada pekerja,” katanya.
Dampak Besar bagi Masyarakat Desa
Jika program ini berjalan sesuai rencana, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga oleh keluarga mereka. Perlindungan jaminan sosial memberikan rasa aman, terutama ketika terjadi risiko seperti kecelakaan kerja atau musibah lainnya.
Dengan adanya Perisai Desa, masyarakat tidak lagi harus datang jauh ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Layanan hadir langsung di desa mereka.
Hal ini tentu menjadi solusi bagi pekerja informal seperti ojek online, petani, pedagang, buruh harian, hingga pelaku UMKM.
Lebih jauh, program ini juga berpotensi menekan angka kemiskinan.
“Indikator utamanya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor, yaitu mencegah bertambahnya angka kemiskinan,” ujar Andi.
Selain itu, perlindungan sosial juga berkontribusi pada ketahanan ekonomi keluarga.
“Ketika pekerja terlindungi, mereka bisa bekerja dengan tenang dan produktivitas meningkat,” tambahnya.
Kolaborasi Jadi Kunci Sukses
Program sebesar ini tentu tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi menjadi kunci utama. BPJS Ketenagakerjaan Bogor-Cileungsi menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga organisasi perangkat desa.
“Perisai Desa ini terbentuk melalui kolaborasi dan sinergi. Tidak bisa berjalan sendiri,” tegas Andi.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Kolaborasi tersebut juga diperkuat dengan keterlibatan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPD PPDI) Kabupaten Bogor yang menjadi mitra strategis dalam implementasi program di tingkat desa.
Peran DPD PPDI dinilai krusial karena perangkat desa memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta memahami kondisi sosial ekonomi warga secara detail.
Dengan dukungan ini, proses sosialisasi hingga implementasi program Perisai Desa diharapkan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Perangkat desa adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat lokal. Dengan keterlibatan mereka, program ini akan jauh lebih efektif,” ungkap Andi.
DPD PPDI juga berperan dalam memastikan bahwa setiap desa memiliki kesiapan dalam menjalankan program, mulai dari dukungan administratif hingga mobilisasi masyarakat.
Langkah Awal Menuju Perubahan Besar
Meski masih dalam tahap awal, optimisme terhadap program ini sangat tinggi. Dengan strategi yang tepat, dukungan yang kuat, serta semangat kolaborasi, target 1 juta pekerja bukanlah hal yang mustahil.
Program Perisai Desa menjadi bukti bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil di tingkat desa. Dari 50 pekerja per desa, dari satu kader, hingga akhirnya menjangkau ratusan ribu bahkan jutaan pekerja.
Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.
Tentang memastikan bahwa setiap pekerja, sekecil apa pun perannya, memiliki perlindungan yang layak. Dan dari desa, perubahan itu kini benar-benar mulai bergerak. (***)
Jurnalis/ Editor: Djoni Satria
Komentar