RUZKA INDONESIA; JAKARTA – Pemerintah memastikan pengendalian harga bahan pokok tetap menjadi prioritas utama menjelang Idulfitri 2026. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan bahwa stabilitas harga sembako akan terus dikawal, meskipun memasuki masa libur panjang Lebaran.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/3/2026), Tomsi menyampaikan optimisme bahwa tekanan inflasi pada Lebaran tahun ini bisa lebih terkendali dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Kita akan memasuki masa libur hingga besok, namun pemantauan harga tetap dilakukan. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa meskipun sudah memasuki hari-hari terakhir, harga kebutuhan pokok tetap terjaga dengan baik,” ujar Tomsi.
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam Program Tiga Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.
Pemda Diminta Responsif terhadap Anomali Harga
Tomsi menyoroti masih adanya dinamika harga di sejumlah daerah. Ia meminta kepala daerah dan jajaran terkait tidak sekadar menerima laporan, tetapi melakukan pengecekan langsung jika ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar.
Menurutnya, pendekatan perbandingan harga antarwilayah perlu diterapkan untuk mendeteksi potensi anomali. Jika daerah tetangga relatif stabil, namun satu wilayah mengalami kenaikan tajam, maka perlu ada intervensi cepat.
“Jika daerah tetangga tidak mengalami kenaikan atau hanya sedikit naik, tetapi di satu wilayah harganya melonjak tinggi, maka Pemda harus segera turun langsung ke pasar untuk melakukan pengecekan,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi praktik spekulasi atau hambatan distribusi yang berdampak pada masyarakat, khususnya menjelang puncak kebutuhan Lebaran.
Distribusi dan Logistik Jadi Sorotan
Selain harga di tingkat pasar, aspek distribusi dan logistik turut menjadi perhatian serius. Tomsi meminta seluruh kementerian/lembaga dan Pemda menyampaikan laporan kendala secara detail dan spesifik, agar penanganan bisa dilakukan cepat dan tepat sasaran.
Ia mencontohkan, jika terjadi hambatan distribusi di pelabuhan tertentu, maka laporan harus menyebutkan lokasi secara rinci agar bisa segera dikoordinasikan dengan pihak terkait.
“Jika ada kendala, mohon dijelaskan secara detail. Misalnya terkait kontainer di pelabuhan tertentu, sebutkan pelabuhannya agar dapat segera kami tindak lanjuti bersama Dirjen Perhubungan Laut untuk mendapatkan prioritas penanganan,” jelas Tomsi.
Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian hambatan distribusi pangan yang kerap menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan harga.
Sinergi Lintas Instansi
Rakor Pengendalian Inflasi 2026 tersebut melibatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Hadir secara langsung Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran serta Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah.
Sementara itu, sejumlah perwakilan kementerian/lembaga lainnya mengikuti rapat secara daring.
Dengan pengawasan yang diperketat hingga hari-hari terakhir menjelang Lebaran, Kemendagri berharap stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak tergerus lonjakan harga.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal inflasi agar momentum Idulfitri 2026 dapat berlangsung dengan kondisi ekonomi yang stabil dan terkendali.
(Puspen Kemendagri)
Komentar