RUZKA–REPUBLIKA NETWORK – Lembaga Indo Survey & Consulting (ISC) merilis hasil survei periode September 2025 dan menempatkan sosok Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Islandar pada peringkat ketiga terbaik dari semua menteri di kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin berpendapat bahwa hasil yang dicapai Cak Imin itu tentu aneh dan mengejutkan. Selama menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto, belum ada prestasi Cak Imin yang menonjol, apalagi spektakuler.
"Wajar bila masyarakat mempertanyakan validitas hasil survei tersebut. Setidaknya masyarakat mempertanyakan instrumen (alat ukur) dan sampel yang diteliti oleh lembaga survei tersebut. Apalagi hasil survei itu menempatkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjadi menteri dengan kepuasan publik terbaik. Hasil ini tentu semakin diragukan mengingat Purbaya pada saat di survei belum bekerja. Bahkan di awal terpilih menjadi menteri, Purbaya sudah menjadi sosok kontroversial," ungkap Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Selasa (07/10/2025) pagi.
Menurut Jamil, hasil survei itu memang semakin layak dipertanyakan, khususnya prosedur survei yang dilakukan. Sebab, kekuatan survei ada pada instrumen (alat ukur) dan sampel yang diteliti.
"Bila dua hal ini lemah, maka hasil penelitiannya dengan sendirinya invalid atau diragukan," jelas dosen mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi ini.
Untuk memastikan instrumennya valid dan reliabel serta sampelnya representatif dan presisi tinggi, lanjut Jamil, maka lembaga survei itu harusnya terbuka menyampaikannya ke publik. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai kelayakan survei dan hasinya.
Selain itu, lembaga survei saat ini banyak yang integritasnya diragukan. Sebab, banyak lembaga survei yang menjadi tukang.
Lembaga survei seperti itu bekerja sesuai orderan yang membayar. Karena itu, banyak survei di Indonesia hasilnya justru kontroversial.
Jamil menambahkan, asosiasi lembaga survei perlu menertibkan anggotanya. Hal itu perlu dilakukan agar kerja lembaga survei di tanah air kembali dipercaya masyarakat.
"Asosiasi lembaga survei harus memastikan semua kembaga survei taat azas menerapkan prosedur survei. Hanya dengan begitu, kepercayaan publik terhadap lembaga survei kembali pulih," pungkas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini. (***)
