RUZKA-REPUBLIKA NETWORK – Saat pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/08/25), Presiden Prabowo Subianto meminta partai koalisi berani mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintahan karena tak boleh ada yang merasa lebih dari hukum.
Permintaan Prabowo itu menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga, layak diapresiasi. Sebab belakangan ini partai koalisi praktis hanya mengaminkan semua kebijakan pemerintah. Hal yang relatif sama juga dilakukan PDIP.
"Praktis tidak ada kritik dari partai politik yang ada di Senayan terhadap pemerintah. Hal ini tentu dapat membahayakan demokrasi di Indonesia, termasuk legitimasi pemerintahan Prabowo," ungkap Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Sabtu (16/08/2025) pagi.
Jamil pun meyakini Prabowo kiranya menyadari hal itu. Sebab, tanpa kritik pemerintahan Prabowo bisa menjadi kebal terhadap kesalahan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dalam jangka panjang dapat meruntuhkan fondasi demokrasi itu sendiri.
"Tanpa kritik, masyarakat juga hanya akan terpapar pada informasi yang disetujui pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan informasi dan kurangnya pemahaman rakyat tentang masalah yang dihadapi negara," tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Akibatnya, negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme. Bahkan akuntabilitas pemerintah bisa hilang, yang berbuntut pada melemahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
"Prabowo tampaknya tak ingin hal tersebut terjadi di Indonesia. Karena itu, Prabowo meminta partai koalisi berani mengawasi dan mengkritik pemerintah," tandasnya.
Lanjut Jamil, hal itu diperlukan karena kritik berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah, dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan. Dengan adanya kritik, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Menurutnya, kritik juga akan mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan. Lagi pula, kritik adalah bentuk partisipasi rakyat dalam proses demokrasi sekakigus turut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan.
Partisipasi rakyat yang aktif melalui kritik akan memperkuat legitimasi pemerintah dan memastikan kebijakan yang dibuat sesuai aspirasi rakyat. Legitimasi itu kiranya yang diinginkan Prabowo dalam setiap kebijakan yang diambilnya yang akan berpeluang terwujud bila semakin banyak anak bangsa yang mengawasi dan mengkritik pemerintah.
"Jadi, kritik memiliki peran krusial dalam negara demokrasi. Sebab kritik menjadi alat kontrol sosial dan mekanisme perbaikan kebijakan," lanjutnya.
Hal itu pula yang diinginkan Prabowo dalam menjaga demokrasi di tanah air. Prabowo menginginkan kontrol sosial agar ia tidak tergelincir menjadi otoriter.
"Permintaan Prabowo untuk mengawasi dan msngkritik pemerintah seyogyanya disambut suka cita. Sebab, tujuannya agar demokrasi tetap menjadi fondasi dalam membangun negeri tercinta," pungkasnya. (***)
