RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah geram dengan lontaran kritik yang tanpa data dan asal ngomong soal Kartu Depok Sejahtera (KDS).
Dalam kritik yang dilontarkan salah seorang anggota DPRD Kota Depok dari PDIP, Imam Turidi, menilai distribusi KDS tidak proporsional dan tidak merata di berbagai wilayah atau KDS hanya untuk segelintir orang atau kelompok.
"Pembagian KDS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Proporsional bukan pada wilayah namun lebih kepada data kemiskinan atau DTKS.Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok punya data prioritas yang harus diukur dengan parameter kemiskinan yang valid dan disurvei secara langsung oleh petugas,” jelas Ade yang akrab disapa Adef dalam keterangan yang diterima, Rabu (16/10/2024).
Lanjut Adef, jadi keliru jika ada yang berpikir bahwa program KDS harus adil berbasis wilayah. Karena sasaran program itu menyasar kepada masyarakat rentan kemiskinan yang tersebar di seluruh wilayah, dimana kondisi kemiskinan pasti berbeda.
"Jangan asal bunyi (asbun), pakai data dong. Saya terangkan bahwa berbagai manfaat yang bisa dirasakan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu yang telah menerima Kartu Depok Sejahtera atau KDS berdasarkan data DTKS Dinsos Kota Depok," ungkapnya.
Ada 7 manfaat KDS bagi warga Kota Depok, diantaranya bantuan jaminan kesehatan (KIS PBI), Beasiswa SD-SMP-SMA dan kuliah (Bidik Manis) dan renovasi RTLH.
“Ada juga bantuan Pangan Kota, bantuan Lanjut Usiia dan Disabilitas Berdaya, Santunan Kematian, Pelatihan dan Keterampilan Kerja,” terang Adef.
Menurut Adef, penyaluran bantuan sudah divalidasi dan diverifikasi sesuai Perwal No 31 tahun 2022 tentang Parameter Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok, dimana semua mekanisme tersebut dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menambahkan, KDS ini program tepat sasaran dan sangat bermanfaat. Bukti bahwa KDS bekerja secara tepat sasaran adalah dengan menurunnya tingkat kemiskinan Kota Depok 4 tahun berturut-turut.
"Data penurunan tingkat kemiskinan di Kota Depok yakni pada thun 2021 itu 2,58%, Tahun 2022 turun menjadi 2,53%, Tahun 2023 turun ke 2,38% dan Tahun 2024 ini kembali turun menjadi 2,34%,” ungkapnya. (***)
Komentar