Home > Ekonomi

Minggu Depan, Bank Himbara Cairkan Dana Kepada 1000 Koperasi Merah Putih

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, membenarkan bahwa dana pinjaman untuk 1.000 koperasi Merah Putih saat ini sudah siap dicairkan.
Ilustrasi
Ilustrasi

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK--Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) akan mencarikan kredit atau pembiayaan ke Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih pada minggu depan.

Zulkifli menegaskan akan ada 1.000 koperasi yang akan menerima aliran dana pada tahap awal.

"Akan diawali 1.000 koperasi minggu depan untuk di-launching yang menerima pendanaan. Karena ini dana sudah siap, yang 20.000 (desa) sudah siap, tapi akan dimulai 1.000 desa minggu depan," ujar Zulkifli Hasan, saat Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/09/2025).

Sementara itu Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, membenarkan bahwa dana pinjaman untuk 1.000 koperasi Merah Putih saat ini sudah siap dicairkan.

"Kami dari Kementerian BUMN dan Danantara sudah menyiapkan ada 1.000 calon penerima kredit yang tahap pertama yang diharapkan dalam waktu seminggu ini bersama Pak Mendes, nanti akan ada musdesus untuk memastikan bahwa kredit bisa cair dengan persetujuan kepada desa," ucap Kartika.

Pemerintah akan segera meluncurkan operasional 1.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih pekan depan sebagai tahap awal dari target 20 ribu koperasi yang ditargetkan beroperasi tahun 2025 ini.

Peluncuran ini menandai dimulainya fase operasional Kopdes Merah Putih setelah seluruh regulasi dan pendanaan dinyatakan siap.

"Pertama, kita akan fokus 20 ribu kopdes dulu yang sudah lengkap. Akan diawali 1.000 pekan depan untuk diluncurkan, karena dananya sudah siap," ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Zulhas, yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, mendorong agar pelaksanaan musyawarah desa khusus (musdesus) dilakukan secara serentak di 20 ribu desa.

Langkah ini bertujuan mempercepat proses pengajuan proposal bisnis koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025, yang mewajibkan setiap proposal melalui musdesus sebagai syarat pengajuan pinjaman.

Berdasarkan data terbaru dari situs resmi Kopdes Merah Putih per 29 September 2025, lebih dari 80 ribu koperasi desa/kelurahan telah berbadan hukum. Kelembagaan Kopdes Merah Putih sendiri telah diresmikan oleh Presiden pada 21 Juli 2025.

Kini, program memasuki tahap operasional. Dari data yang sama, tercatat 1.185 koperasi telah mengajukan proposal bisnis dan tengah menunggu proses pencairan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa setiap Kopdes/Kopkel Merah Putih harus dilengkapi dengan infrastruktur pendukung berupa gudang dan gerai. Infrastruktur ini penting agar koperasi tidak hanya berfungsi sebagai penyalur barang bersubsidi, tetapi juga sebagai pengelola dan pengumpul hasil produksi desa.

Oleh karena itu, ia menyampaikan rancangan proposal usaha koperasi harus mencakup tidak hanya pembiayaan untuk modal kerja, tetapi juga alokasi investasi bagi pembangunan infrastruktur pendukung di desa.

Ia menambahkan seluruh elemen pendukung telah siap. Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran, bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) siap menyalurkan dana, dan mitra BUMN juga akan turut mendukung pembangunan fisik koperasi.

Menurutnya, pemerintah juga telah memverifikasi lahan untuk pembangunan gudang dan gerai di berbagai wilayah.

"Lahan sudah diverifikasi. Tinggal proses pencairan. Kita mulai dari 1.000 dulu, lalu lanjut ke 20 ribu kopdes," kata Ferry.

Koperasi-koperasi yang saat ini masih dalam proses verifikasi sejatinya telah mengajukan permohonan pinjaman. Namun, pencairan dana tahap pertama tetap harus mengikuti mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai bagian dari prosedur yang ditetapkan.

Sementara itu, sebanyak 20.000 hingga 23.000 koperasi lainnya yang menjadi target awal program masih dalam proses verifikasi dan penilaian oleh masing-masing bank penyalur.

"Nah yang 20.000 sampai 23.000 yang disampaikan oleh Pak Menteri Desa tadi itu kita akan verifikasi kesiapan tanah milik desa ataupun kelurahannya. Sehingga dari situ kita akan mulai bangun investasi gudang, gerai dan lain sebagainya," demikian Ferry.*

× Image