RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Akhirnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa empat pulau yang disengketakan dan sempat menjadi milik Sumatera Utara, dikembalikan ke Daerah Istimewa Aceh.

"Keputusan Prabowo itu tentu objektif dan bijak. Objektif karena Prabowo mengambil keputusan atas dasar pertimbangan historis, bukan kepentingan sempit," jelas Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, M Jamiluddin Ritonga, dalam keterangannya kepada RUZKA INDONESIA di Jakarta, Selasa (17/06/2025) petang.

Bahkan Jamil menyebut bijak karena Prabowo mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dan memahami suasana kebatinan warga Aceh. Dengan begitu, Prabowo sudah menggunakan empati saat empat pulau yang disengketakan dikembalikan ke Aceh.

"Prabowo setidaknya dapat meredakan amarah warga Aceh akibat keputusan irasional Mendagri Tito atas empat pulau yang diserahkan ke Sumatera Utara. Peluang disintegrasi pun dapat diatasi," imbuhnya.

Dengan keputusan presiden itu, seharusnya Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta maaf kepada warga Aceh. Sebab, akibat keputusannya itu sudah membuat warga Aceh resah dan marah.

Bahkan keputusan Tito sudah membuat gesekan warga Aceh dan Sumut. Gesekan itu hampir membuat stabilitas politik nasional goyah.

"Permintaan maaf itu diperlukan untuk mengobati goresan warga Aceh akibat keputusan ceroboh tersebut. Setidaknya menjadi obat penawar bagi warga Aceh dan memulihkan kepercayaan kepada pemerintah pusat," tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Bahkan Jamil melihat akibat lebih jauh, karena sudah seharusnya Tito mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari keputusannya yang sudah membuat keresahan, setidaknya bagi warga Aceh.

"Secara politis, Tito sudah keliru dalam mengambil keputusan. Karena itu, secara moral sudah seharusnya Tito mengundurkan diri dari Mendagri," pungkasnya. (***)