RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan 5 rekomendasi pengendalian inflasi ke BPS Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai informasi, inflasi Jakarta pada Maret 2025 mencapai 2,00% (mtm), dengan inflasi tahunan berada pada angka 1,02% (yoy) yang masih dalam kategori terkendali dan bahkan sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional 1,03% (yoy).

Senator Jakarta ini mengungkapkan, sebagai bagian dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), BPS Provinsi DKI Jakarta telah memainkan peran yang sangat krusial dalam menyediakan data statistik yang akurat, tepat waktu, dan relevan.

Adapun data statistik yang akurat, tepat waktu dan relevan untuk perumusan kebijakan pengendalian inflasi.

Baca juga: Petani Senang, Penyerapan Perum Bulog Sudah Capai 800 Ribu Ton

“Dalam kunker pengawasan pengendalian inflasi ini, kami mengapresiasi konsistensi BPS Provinsi DKI Jakarta dalam menyajikan data bulanan yang menjadi rujukan utama TPID, Pemprov, dan stakeholder lainnya. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam upaya pengendalian inflasi di Jakarta,” ujar Fahira Idris saat kunjungan kerja ke Kantor BPS Provinsi Jakarta, Kawasan Salemba, Jakarta Pusat yang diterima langsung Kepala Kantor BPS Provinsi DKI Jakarta Nurul Hasanudin, Kamis (10/04/2025).

Rekomendasi pertama, menurut Fahira Idris adalah meningkatkan pemanfaatan data BPS dalam menyusun strategi intervensi jangka pendek dan menengah oleh TPID, khususnya dalam mengidentifikasi kelompok pengeluaran, wilayah, dan komoditas yang paling rentan terhadap lonjakan harga.

Pemanfaatan data spasial harga yang dapat menunjukkan distribusi tekanan inflasi di wilayah tertentu terutama hingga tingkat kecamatan dapat menjadi early warning system inflasi.

Baca juga: Nilai Tukar Petani Naik Pada Maret 2025

Rekomendasi kedua adalah peningkatan diseminasi data. Saat ini penyajian data inflasi BPS sudah cukup baik, tetapi diharapkan ke depan juga terdapat visualisasi interaktif seperti dashboard digital, infografis, dan peta tematik setidaknya hingga level kecamatan.

Selain akan lebih mudah diakses publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau dinamika harga, para camat atau lurah dapat melakukan intervensi berbasis data di wilayahnya masing-masing.

Untuk rekomendasi ketiga, Fahira Idris berharap BPS terus memperkuat survei khusus atau survei pelengkap terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga misalnya pasca Idul Fitri, untuk memahami seberapa besar tekanan inflasi berdampak pada kehidupan nyata masyarakat.

Survei tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga dari aspek frekuensi konsumsi dan substitusi barang. Survei semacam ini untuk mengukur efektivitas program subsidi dan pasar murah terhadap daya beli masyarakat rentan.

Rekomendasi keempat adalah penguatan sinergi antara BPS, Bank Indonesia, dan Pemprov DKI Jakarta dalam membangun sistem informasi inflasi berbasis lokasi dan komoditas, misalnya dalam bentuk dashboard digital terpadu yang menyajikan data stok, harga, distribusi, dan indikator sosial-ekonomi terkait.

Baca juga: Kadin Ungkap Kebijakan Tarif Trump Berdampak pada Neraca Perdagangan RI-AS

Sistem ini dapat memperkuat respons kebijakan yang cepat, adaptif, dan kontekstual, terutama dalam merespons fluktuasi musiman atau gangguan pasokan.

Rekomendasi kelima, Fahira Idris mengusulkan BPS memiliki program edukasi publik mengenai pemahaman data statistik, indikator ekonomi, dan cara membaca tren harga, khususnya melalui media sosial, kanal BPS, atau kerja sama dengan komunitas lokal.

“Literasi statistik yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam pengawasan harga-harga di pasaran,” jelas Fahira Idris.

Sebagai informasi, inflasi Maret 2025 di Jakarta terutama bersumber dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, deflasi terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. (***)