RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Paradoks, tingkat kunjungan wisatawan asing (turis) meningkatkan ke pulau Bali, namun tingkat hunian hotel justru anjlok.

Dicurigai banyak turis asing lebih memilih menginap di vila-vila dan kos-kosan. Pemerintah diminta untuk melarang turis asing menginap di vila-vila dan kos-kosan tak berijin yang tak sesuai peruntukan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace mengungkapkan, ada paradoks kunjungan wisatawan asing meningkat, namun okupansi justru menurun.

"Penurunan okupansi yang secara global mencapai 10 persen. Bahkan ada beberapa hotel yang penurunan capai 20 persen," ujar Cok Ace dalam keterangan yang diterima, Rabu (09/04/225).

Baca juga: Pemkot akan Canangkan "Depok Sayang Ama Emak", Ajak ASN Jadi Ortu Asuh Ibu Lansia

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa menduga telah terjadi pergeseran tren dari turis yang dulunya menginap di hotel kini menginap di tempat-tempat seadanya di Bali. Bahkan, banyak turis asing banyak tidur di kos-kosan.

Menurut Adi, keberadaan rumah elit dan kos-kosan untuk turis asing meresahkan Pemerintah. Sebab, selain merugikan daerah karena tak memberikan kontribusi pendapatan, juga berdampak terhadap turunnya okupansi hotel. Padahal, kunjungan wisatawan naik.

"Kunjungan wisatawan meningkat tapi okupansi hotel tidak sesuai harapan. Artinya ada apa? Maka salah satu kecurigaan kami adalah banyak tamu-tamu kita nginap di tempat-tempat yang bukan hotel," jelas Adi di kantor Bupati Badung, Selasa (08/04/2025).

Ia pun menginstruksikan jajarannya untuk menelusuri keberadaan vila berkedok rumah mewah hingga kos-kosan yang disinyalir belum terdata sebagai objek pajak daerah. Pemkab Badung khawatir banyak rumah elit yang sebenarnya vila, sehingga tak terdata. Hal itu memicu terjadi kebocoran pajak.

Baca juga: Libur Lebaran 2025, Pendapatan Taman Safari Bogor Meningkat

"Kalau ada vila-vila yang tidak terdeteksi, kan menjadi kebocoran pajak buat kami. Karena itu kami mendorong perangkat desa untuk optimalkan lagi pendataan properti ini dan koordinasi dengan Bapenda Badung," ungkap Adi.

Menurut Adi, pihaknya belum menerima data terbaru terkait jumlah vila-vila yang belum terdata sebagai objek pajak. Di sisi lain, pihaknya ingin keberadaan rumah-rumah mewah yang disewakan ini memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah Badung dengan memastikan semua properti jenis ini tercatat sebagai objek pajak.

"Apakah vila-vila yang terdata nantinya sudah tercatat sebagai wajib pajak, punya Nomor Pokok Pajak Daerah (NPPD). Jadi kalau dia ada NPPD, otomatis dia sudah jadi objek pajak. Tapi misalnya tidak, nah inilah yang nanti salah satu penyebab kebocoran pajak," terangnya.

Adi menegaskan masalah tersebut harus segera ditangani. Meski mengakui keberadaan akomodasi yang belum tertata secara jelas menjadi tantangan pemerintah untuk mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas. (***)

Baca juga: Panen Raya Padi Serentak Nasional, Stok Padi Capai 2,4 Juta Ton