RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Sebanyak 80,05 persen responden setuju Joko Widodo (Jokowi) mengemban Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era Presiden RI Prabowo Subianto. Angka tersebut merupakan hasil survei yang dikeluarkan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI).

"Temuan survei itu tentu mengejutkan di tengah kontroversialnya sosok Jokowi belakangan ini. Jokowi yang banyak dinilai negatif justru dinilai layak menjadi Ketua Wantimpres oleh survei LPI," ungkap Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga, Rabu (12/03/2025).

Bahkan yang semakin mengejutkan lagi, lanjutnya, karena hasil survei itu menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya 3,27 persen layak menjadi Ketua Wantimpres. Padahal, SBY saat ini jauh dari sosok kontroversial.

Menurut Jamil, di media konvensional dan media sosial, imej SBY relatif baik.

"Perbedaan angka yang sangat signifikan tersebut tentu semakin meragukan hasil survei tersebut. Bisa jadi, sampel dalam survei tersebut tidak memenuhi kriteria representatif dan presisi tinggi. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam generalisasi hasil penelitian tersebut," telisik mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Kemungkinan lain, bisa jadi instrumennya tidak valid dan reliabel. Akibatnya, instrumennya tidak mengukur sesuai tujuan penelitian.

Kesalahan pengambilan sampel dan instrumen memang kerap terjadi dalam survei. Padahal dua hal ini menjadi kekuatan suatu survei. Bila dua hal itu lemah, maka lemahlah hasil survei tersebut.

"Kemungkinan lain, hasil survei tersebut hanya dijadikan dasar untuk menggiring pendapat umum bahwa Jokowi sosok yang paling layak menjadi Ketua Wantimpres. Di sini survei hanya dijadikan justifikasi ilmiah," lanjutnya.

Jamil pun melihat bahwa pola seperti ini memang banyak muncul 10 tahun terakhir ini. Ia mengkhawatirkan pola itu ingin digunakan untuk menggolkan Jokowi jadi Ketua Wantimpres.

Bahkan Jamil sangat berharap asosiasi lembaga survei seyogyanya mengaudit LPI. Hal itu diperlukan agar lembaga survei melaksanakan fungsinya dengan benar, bukan menjadi alat justifikasi politik orang-orang tertentu.

"Bila itu yang terjadi, tentu sangat membahayakan kredibilitas lembaga survei secara keseluruhan. Tentu hal itu tidak dikehendaki lembaga survei lain yang tetap taat azas dengan prinsip dan kaidah ilmiah," tandasnya. (***)