RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Mufti Mubarok mengatakan apabila dugaan minyak Pertalite RON 90 diubah menjadi Pertamax RON 92 terbukti benar, maka hal tersebut akan merugikan dan menyebabkan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jelas terpinggirkan.

"Yaitu hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan ketentuan serta jaminan yang dijanjikan," kata Mufti di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Terkait kerugian yang dialami konsumen, ia menjelaskan bahwa konsumen/masyarakat berhak menggugat dan meminta ganti rugi kepada PT.Pertamina melalui mekanisme gugatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Sementara itu, salah satu gugatan hukum adalah yang dapat diajukan secara kolektif (class action) karena orang mengalami kerugian yang sama.

Bahkan, secara hukum, pemerintah/instansi terkait pun bisa ikut mengajukan gugatan karena kerugiannya besar dan korbannya banyak.

BPKN mendesak aparat berwenang mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku.

Mereka juga meminta agar PT.Pertamina bersikap transparan dalam memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen terkait kualitas produk BBM yang dijual, serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat adanya dugaan praktik kecurangan.

Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemantauan dan pendistribusian bahan bakar juga dilakukan untuk mencegah terulangnya insiden serupa.

“BPKN siap membuka diri bagi konsumen yang ingin melaporkan atau berkonsultasi terkait permasalahan ini. “Kami siap memberikan bantuan dan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya,” kata Mufti.

Jika tuduhan dalam kasus ini benar, maka konsumen dijanjikan Pertamax RON 92 dengan harga lebih mahal, tetapi yang diterima malah Pertalite RON 90 yang lebih rendah.

"Selain itu, hal tersebut juga menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai ketentuan dan jaminan barang dan/atau jasa," ujarnya.

Lalu, apabila anggapan tersebut benar, maka konsumen telah memperoleh informasi yang keliru dan menyesatkan karena label Pertamax RON 92 yang sudah dibayar, ternyata yang didapat adalah Pertalite RON 90 yang lebih rendah.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan hasil kilang pada PT Petrokimia Gresik, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 telah mengakibatkan kerugian negara dalam rekayasa ekspor impor minyak mentah.

Selain itu juga menimbulkan kerugian konsumen yang cukup besar, yang diduga akibat adanya tindak pidana pengubahan minyak Pertalite RON 90 menjadi Pertamax RON 92. ***