RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Pelantikan 961 kepala daerah hasil Pilkada 2024 dari seluruh Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto digelar serentak di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/02/2025). Pelantikan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat ini diharapkan semakin menggeliatkan kemajuan daerah yang sejatinya adalah wajah kemajuan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Namun Anggota DPD RI Fahira Idris justru melihat bahwa tantangan saat ini dan ke depan yang dihadapi daerah di Indonesia semakin kompleks. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, serta hubungan pusat dan daerah yang masih sering tumpang tindih menjadi isu-isu nyata yang harus dihadapi.

Berbagai tantangan daerah ini menjadi garis perjuangan DPD RI yanf terus berupaya hadir menyerap dan menyalurkan aspirasi daerah termasuk memastikan pengelolaan sumber daya daerah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal.

“Selamat mengemban amanat dan bekerja kepada semua kepala daerah yang secara serentak sudah dilantik oleh Presiden. Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki peran sebagai representasi daerah, DPD RI siap menjadi mitra strategis kepala daerah di seluruh Indonesia. DPD RI sejatinya adalah forum yang tepat bagi kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan daerah untuk diperjuangkan di tingkat nasional,” ujar Fahira Idris di Jakarta, Jumat (21/02/2025).

Menjadi mitra strategis kepala daerah, lanjut Senator Jakarta ini, bermakna bahwa DPD RI dengan kewenangan yang dimilikinya akan berupaya sekuat tenaga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kepentingan daerah dalam proses pembuatan keputusan politik nasional. Selain itu, DPD RI juga akan terus berupaya menjadi mitra penting kepala daerah dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan mengawasi implementasi kebijakan nasional yang mempengaruhi daerah.

Kepala daerah, lanjut Fahira Idris, diharapkan bisa menjadi mitra strategis DPD RI dalam memaksimalkan potensi daerah, baik terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Kewenangan DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) juga diharapkan menjadikan semua perda yang terbit semakin berkualitas sehingga mampu menjadi daya ungkit kemajuan daerah dan peningkatan pelayanan publik.

“Sesuai kewenangannya, DPD RI memiliki peran penting dalam menghubungkan pemerintah pusat dengan daerah-daerah dan memastikan bahwa kepentingan daerah diperhatikan secara kuat dalam pembuatan kebijakan nasional,” tandas Fahira Idris.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah melantik serentak 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Mereka dilantik serentak di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/02/2025). (***)