RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Pentingnya sinkronisasi program antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Depok.

Inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh harga sembako sebagai kebutuhan rutin masyarakat, tetapi juga oleh kondisi ekonomi global.

Oleh karena itu, langkah konkret bersama perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di Depok.

"Kita semua punya kewajiban untuk menjaga tingkat inflasi, semua perangkat daerah punya peran yang sama baik langsung atau tidak langsung memberikan dampaknya," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana dalam acara Workshop Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Depok, di Hotel Savero Depok, Senin (17/02/2025).

Menurut Nina, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah menyusun roadmap pengendalian inflasi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Selain itu, pihaknya juga menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tiga tahun ke depan.

"RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) perlu dipantau agar program kota dan Jawa Barat selaras dengan program pusat. Jangan sampai perbedaan program menyebabkan inflasi terlalu tinggi atau terlalu rendah," tegasnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa keseimbangan harga harus tetap dijaga agar tidak merugikan produsen maupun konsumen.

"Jika harga terlalu rendah, produsen bisa terdampak. Sebaliknya, jika terlalu tinggi, kasihan konsumen," terang Nina.

Upaya menjaga stabilitas harga menjadi sangat penting, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, dimana harga-harga cenderung mengalami kenaikan.

"Kami berusaha menjaga agar harga tetap stabil, ada angka ekspektasinya, yakni kisaran 2,5 persen hingga 3,5 persen. Saat ini, di Jawa Barat, Kota Depok masih berada di peringkat kedua," ungkap Nina. (***)