RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Basuki Hadimuljono akan mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani agar anggaran untuk IKN tidak dipangkas.

"Permintaan Basuki tersebut seharusnya tidak dipenuhi begitu saja. Sri Mulyani seyogyanya taat azas dengan 16 pos belanja yang perlu dipangkas dengan persentase bervariasi," ungkap M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Kalau memang anggaran OIKN memenuhi kriteria 16 pos itu, sudah seharusnya dipangkas. Menurut Jamil, Sri Mulyani harus adil terhadap semua lembaga pemerintah dalam pemangkasan anggaran sesuai kriteria yang ditetapkannya.

"Dengan demikian, OIKN tidak diperlakukan istimewa. Basuki juga tidak merasa istimewa dalam memimpin IKN sehingga seenaknya meminta agar anggaran IKN tidak dipangkas," jelasnya.

Jadi, imbuhnya, demi keadilan tidak ada lembaga negara yang istimewa. Hal itu seharusnya disadari Basuki.

Presiden Prabowo Subianto sendiri pada tahun 2025 tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Hal itu terlihat dari besarnya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang dipangkas.

Di lain pihak, pembangunan di IKN mayoritas berkaitan dengan infrastruktur. Karena itu, seyogyanya wajar kalau anggarannya dipotong seperti yang dialami Kementerian Pekerjaan Umum.

"Jadi, pemotongan anggaran itu dialokasikan untuk peningkatan SDM. Hal ini memang menjadi prioritas Presiden Prabowo," tandas pengamat yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Jamil juga mengingatkan bahwa semua pimpinan lembaga pemerintahan harus satu visi dengan Presiden Prabowo. "Termasuk tentunya Basuki yang memimpin OIKN," pungkasnya. (***)