RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Sultan B Najamuddin, meminta pemerintah membatalkan rencana ekstensifikasi lahan pertanian untuk pembukaan lahan sawit dan 20 juta hektare hutan untuk pangan dan energi. Menurutnya, yang dilakukan pemerintah justru lebih mengarah kepada deforestasi.

"Mengalihkan fungsi 20 juta hektare hutan cadangan terlalu banyak dan berisiko untuk mendukung program swasembada pangan dan energi pemerintah," ucapnya di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Ia mengatakan rencana tersebut tidak hanya akan menimbulkan penolakan dari masyarakat di daerah. Tetapi lebih lagi berpotensi merusak reputasi Indonesia dalam aksi penurunan emisi karbon dan negosiasi pendanaan iklim dunia.

Indonesia adalah salah satu negara tropis yang sangat diandalkan dalam aksi iklim global. Deforestasi dengan motif ketahanan pangan hanya akan menimbulkan persoalan sosial dan ketahanan iklim yang jauh lebih berbahaya bagi kehidupan.

"Alih fungsi lahan hutan adalah pilihan gegabah yang berbahaya," lanjut Sultan.

Sultan menilai, ada banyak pilihan yang lebih ramah lingkungan bagi pemerintah untuk memastikan kesediaan pangan dan energi baru terbarukan kita terpenuhi secara simultan. Termasuk dengan lebih mengedepankan pola intensifikasi lahan dengan menggunakan pendekatan agroforestri.

"Kami harap pemerintah bisa berpikir ulang untuk membatalkan rencana ekstensifikasi pertanian tersebut. Pertanian modern tidak lagi mensyaratkan lahan pertanian yang luas, tapi lebih pada pendekatan Intensifikasi pertanian dan penerapan sistem agroforestri," kata Sultan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan lahan kelapa sawit di Indonesia perlu ditambah. Sebab, kelapa sawit menjadi komoditas strategis.

Menurut Prabowo, saat dia melakukan lawatannya ke luar negeri banyak negara yang berharap mendapat pasokan produk sawit dari Indonesia. ***