RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Anggota DPD RI Dapil Jakarta Fahira Idris mengapresiasi langkah Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung yang bertemu dengan Ketua DPRD Jakarta Khoirudin pada Rabu, 18 Desember 2024. Bagi Senator Jakarta ini, pertemuan keduanya, merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen untuk membangun komunikasi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif di Jakarta.

Hal ini penting, mengingat Pemerintah Provinsi dan DPRD memiliki peran kunci dalam menentukan arah kebijakan dan program yang akan dijalankan di Jakarta.

”Saya mengapresiasi langkah gubernur terpilih Mas Pramono Anung yang mengambil inisiatif untuk bertemu Ketua DPRD Jakarta Pak Khoirudin. Pertemuan ini adalah sinyal positif, terutama jika langkah-langkah konkret segera menyusul. Kolaborasi antara Gubernur terpilih dan DPRD Jakarta menjadi fondasi penting untuk keberhasilan kebijakan, khususnya dalam menghadapi tantangan besar Jakarta dan transisi, pasca ibu kota pindah ke Nusantara,” ujar Fahira Idris di Jakarta (19/12/2024).

Fahira Idris mengungkapkan, pertemuan ini menunjukkan komitmen awal untuk membangun sinergi demi menjawab tantangan Jakarta. Saat ini dan ke depan, keberhasilan transformasi Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) memerlukan langkah konkret yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Dengan strategi kolaboratif, political will yang kuat, dan pendekatan berkelanjutan, Jakarta memiliki peluang besar untuk menjadi kota yang inklusif, berkelanjutan, dan beridentitas kuat. Kolaborasi eksekutif dan legislatif harus menjadi fondasi untuk mewujudkan visi besar ini.

Perubahan status Jakarta menjadi DKJ, menurut Fahira Idris, bukan hanya sekadar administratif, tetapi juga peluang untuk mentransformasikan Jakarta menjadi pusat ekonomi nasional dan kota global. Namun, setidaknya, perubahan ini membawa empat tantangan utama yaitu kompleksitas aglomerasi Jabodetabekjur, menjaga identitas budaya, ketimpangan sosial-ekonomi, dan adaptasi birokrasi.

Keempat tantangan ini membutuhkan sinergi strategis antara eksekutif dan legislatif, serta pendekatan yang berkelanjutan.

Soal aglomerasi Jabodetabekjur misalnya yang salah satunya adalah mempercepat integrasi moda transportasi, peran kolaborasi antara gubernur dan DPRD menjadi krusial. DPRD perlu mendukung kebijakan anggaran dan regulasi yang mendorong pembangunan transportasi publik, sementara gubernur mengawal pelaksanaan proyek tersebut secara efektif.

Begitu juga dengan menjaga identitas budaya di tengah visi Jakarta menjadi kota global. Sinergi antara gubernur dan DPRD Jakarta dapat menciptakan kebijakan yang memprioritaskan pengembangan budaya lokal, termasuk melibatkan komunitas budaya dalam perencanaan pembangunan.

Kebijakan ini akan memastikan bahwa identitas Jakarta tidak tergeser oleh modernisasi.

“Sekali lagi saya apresiasi pertemuan ini. Tantangan Jakarta ke depan tidak ringan. Meskipun Jakarta menyumbang 17-18% PDB nasional, ketimpangan sosial-ekonomi tetap menjadi isu mendesak. Selain itu, tekanan terhadap sumber daya seperti air, energi, dan ruang hijau memerlukan solusi holistik. kolaborasi eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan semua tantangan ini terpecahkan,” pungkas Fahira Idris yang juga Ketua Umum Ormas Bang Japar ini. (***)