RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar mewacanakan kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) kembali dipilih DPRD.

Hal itu menjadi sorotan Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga yang diutarakannya kepada RUZKA INDONESIA, Jumat (13/12/2024).

Wacana semacam itu menurutnya sudah berulang muncul dengan argumen yang relatif sama, yaitu lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Argumentasi seperti ini tak seharusnya muncul, karena semua pihak sudah tahu bahwa demokrasi memang mahal. Hal ini sudah diketahui sejak anak bangsa memilih sistem politik yang akan digunakan dalam berbangsa dan bernegara.

"Kalau memang mau efisien dan cost rendah, sistem otoriter tentu paling tepat. Presiden tinggal menunjuk saja siapa yang akan jadi gubernur, bupati, dan wali kota sesuai seleranya," ungkap pengamat yang biasa disapa Jamil ini.

Jamil juga mengingatkan bahwa Indonesia tak boleh menerapkan sistem otoriter. "Konstitusi kita sudah dengan tegas mengingatkan semua anak bangsa, Indonesia menganut sistem demokrasi," tandasnya.

Karena itu, siapa pun pemimpin negeri ini, harus menjalankan sistem demokrasi. Sistem itu juga harus dijadikan acuan dalam menetapkan sistem pemilihan kepala daerah.

"Jadi, pemilihan kepala daerah secara langsung sudah sejalan dengan amanat konstitusi. Karena itu, tak perlu mencari-cari argumentasi untuk menganulir pilkada secara langsung dan kembali melalui DPRD," jelas Jamil yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Menurutnya, kalau dianggap terlalu mahal, justru harus dicarikan solusi untuk mengatasinya. Bukan dengan mengubah sistem yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

"Jadi, sebaiknya hentikan wacana pilkada melalui DPRD. Wacana seperti ini hanya membuat bangsa ini mundur ke masa kegelapan. Para reformis tentu tak menghendaki hal itu terjadi," tandas Jamil. (***)