Pilkada Depok, Paslon Imam-Ririn Dukung Program Makan Gratis Presiden Prabowo-Gibran
RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok diikuti dua pasangan calon (Paslon) yakni Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq (Imam-Ririn) dan Supian Suri-Chandra Rahmansyah (Supian-Chandra).
Saat ini sedang berlangsung tahapan kampanye yang akan berakhir pada Sabtu 23 November 2024. Masa tenang akan dimulai pada Ahad 24-26 November 2024. Masa pencoblosan akan berlangsung pada Rabu 27 November 2024.
Paslon no urut 01, Imam-Ririn saat masa kampanye dengan tegas mendukung program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni progam makan gratis untuk anak sekolah.
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, nomor urut 01, Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq siap mensukseskan makan siang gratis yang digaungkan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Bismillahirrahmanirrahim saya Imam Budi Hartono calon Wali Kota Depok nomor urut 01 beserta ibu dokter Ririn Farabi Arafiq mendukung penuh pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan bapak Prabowo Subianto dan bapak Gibran," ucap Imam dalam pernyataannya yang diterima, Jumat (22/11/2024).
Menurut Imam, pihaknya juga mendukung penuh program yang dicanangkan pemerintahan Preseden Pribowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
"Insya Allah kami akan mensukseskan program makan siang gratis buat anak anak sekolah dan kami akan tambahkan makanan tambahan buat balita," jelasnya.
Tak hanya makan gratis, lanjut Imam Budi Hartono, Kota Depok juga nanti akan memberikan tambahan makan buat balita. Ini semua dilakukan demi terwujudnya Indonesia Maju Kuat Merdeka.
"Kami siap sukseskan program makan gratis program pak Prabowo Subianto dan mas Gibran Rakabuming Raka," tegasnya.
Imam mengutarakan, program yang dicanangkan Prabowo sebagai presiden tentunya harus didukung karena program nasional.
"Ya kita semua dukung, apa yang baik dan menjadi program nasional tentu harus kita dukung. Akan menjadi kebijakan ke bawah tentunya," tegasnya. (***)